KAB. CIREBON, (FC).- Penjabat (Pj) Bupati Cirebon, Wahyu Mijaya bersama jajaran Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) dengan sigap menjemput bola ke Kementerian Pekerjaan Umum (PU) untuk mengatasi permasalahan sampah di Kabupaten Cirebon.
Sekretaris Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Cirebon, Fitroh Suharyono mengatakan, Pj Bupati Cirebon didampingi Ketua DPRD, Kapolresta Cirebon dan Dandim 0620/Kabupaten Cirebon adalah untuk menjemput bola bantuan pembangunan infrastruktur di Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Sampah. Di antaranya adalah instalasi pengolahan sampah untuk menjadi Refuse Derived Fuel (RDF).
“Pj dan forkopimda ke sana menanyakan dan memohon pembangunan fasilitas pengolahan sampah di Kubangdeleg mohon dipercepat. Karena saat ini kita (Kabupaten Cirebon) sudah masuk dalam 10 Kabupaten/Kota yang akan mendapat bantuan pembangunan faislitas pengolahan sampah,” kata Fitroh, kemarin.
Menurutnya, Kementerian PU sangat merespon langkah yang dilakukan Pemda Kabupaten Cirebon, apalagi ada dukungan dari forkopimda. Mereka pun mohon dukungan dari forkopimda apabila nanti ada pembangunan. “Jadi ketika forkopimda datang ke sana, ada hubungan saling menguntungkan, karena ketika mau merencanakan pembangunan di sini ada respon baik dari forkopimda, seperti jaminan keamanan, dan lainnya,” jelasnya.
Lebih lanjut disampaikan Fitroh, instalasi pengolahan sampah yang saat ini diperjuangkan itu semacam pabrik pengolahan sampah. Nantinya, kata Fitroh, hasil sampah itu akan dijadikan bahan pengganti batu bara serta bahan lain yang berguna sebagai bahan bakunya. “Offtakernya yang sudah hanya Indocement. Bisa jadi nanti PLTU dan lainnya,” terangnya.
Dirinya berharap dengan keseriusan Pemda, bisa membuka mata Kementerian PU bahwa Kabupaten Cirebon benar-benar membutuhkan bantuan infrastruktur dari Kementerian PU dan Kabupaten Cirebon sangat siap. “Selain forkopimda yang ikut, SKPD terkait juga ikut mengawal serta perwakilan masyarakat Kubangdeleg juga ikut menyaksikan,” kata Fitroh.
“Ketika kami sampaikan, bahwa kami mengelola sampah secara modern, ini salah satu jawabannya,” imbuhnya.
Menurutnya, karena pembangunan infrastruktur itu membutuhkan anggaran yang sangat besar. Jika, melihat kemampuan finansial atau fiskal Pemda itu kurang mampu, maka pihaknya berikhtiar meminta bantuan ke Pemerintah Pusat melalui Kementerian PU. “Kedepannya yang pasti tidak akan membebani keuangan Pemda. Investasinya lebih dari Rp100 miliar itu untuk pengolahan kisaran sampah 100 ton per hari,” pungkasnya. (Ghofar)
Discussion about this post