DPRD Akan Jajaki Peluang Pemkab Majalengka Investasi di BIJB Kertajati

MAJALENGKA, (FC).- Pemkab Majalengka mulai menjajaki peluang investasi strategis di Bandara Internasional Jawa Barat (BIJB) atau Bandara Kertajati.

Menurut Ketua DPRD Majalengka, Didi Supriadi, rencana investasi tersebut akan dikaji secara komprehensif oleh panitia khusus (pansus).

Perda tersebut akan menjadi dasar hukum investasi Pemkab Majalengka di Bandara Kertajati tersebut.

“Soal investasi ke BIJB akan dikaji dan dibahas pansus. Jika dalam pembahasan pansus dan pemerintah daerah sepakat, akan ditetapkan perdanya,” kata Didi, Senin (20/1/2025).

Didi berharap, rencana investasi dilakukan serius oleh Pemkab Majalengka dengan koordinasi yang baik bersama DPRD.

Di tempat yang sama, Ketua Komisi II DPRD Kabupaten Majalengka, Dasim Raden Pamungkas mengungkapkan telah melakukan pertemuan penting dengan jajaran direksi PT BIJB.

Hasilnya, ada peluang besar bagi Pemkab Majalengka untuk mengakuisisi sisa saham portepel BIJB yang belum dimiliki pihak mana pun dengan nilai mencapai Rp158,97 miliar.

Dasim menambahkan, selama ini dana cadangan tersebut hanya disimpan di bank dengan hasil berupa giro tahunan yang dinilai kurang optimal dari sisi bisnis.

Dana cadangan investasi Pemkab Majalengka itu pun diatur dalam Perda Nomor 5 Tahun 2014, sehingga tidak dapat digunakan untuk hal lain, meski jumlahnya cukup besar.

Namun, dia mengaku belum mengetahui keuntungan yang didapatkan ketika berinvestasi di BIJB.

“DPRD menunggu hasil kajian Pemda Majalengka,” ujar Dasim soal keuntungan berinvestasi di Bandara Kertajati.

Pemkab Majalengka sebelumnya menyatakan bakal berinvestasi di Bandara Kertajati pada 2025.

Pj Bupati Majalengka, Dedi Supandi mengatakan jajaran eksekutif dan legislatif tengah membahas mengenai peluang itu.

“Pemkab Majalengka dan DPRD tengah membahasnya, tapi dipastikan akan berinvestasi pada tahun ini di BIJB Kertajati,” ungkap Dedi.

Pemerintah Provinsi Jawa Barat selama ini masih menguasai mayoritas saham Bandara Kertajati sebesar 66,94 persen.

Disusul PT Angkasa Pura II dengan 25 persen, Koperasi Konsumen Praja Sejahtera 1,2 persen, dan PT Jasa Sarana 0,5 persen.

Namun, peluang investasi terbuka lebar karena masih tersisa saham portepel sebesar 6,36 persen atau senilai Rp158,97 miliar. (Munadi)