KAB. CIREBON, (FC).- Aksi damai warga Cirebon Timur menggugat jalan rusak jilid kedua yang dipusatkan di Alun-alun Kecamatan Lemahabang Kabupaten Cirebon, Kamis (8/5/2025) diwarnai kekecewaan. Lantaran tuntutan perbaikan jalan sebanyak 30 ruas jalan hanya direalisasi 3 ruas jalan saja, selain itu warga juga mempertanyakan isu soal efesiensi anggaran yang menggagalkan program perbaikan jalan.
Bupati Cirebon H. Imron yang secara mengejutkan hadir menemui para demonstran. Kehadiran orang nomor satu di Kabupaten Cirebon ini sontak disambut antusias oleh para pengunjuk rasa yang sudah lama menanti kepastian dari pemerintah daerah.
Dalam pidatonya di hadapan massa, Bupati Imron menyampaikan bahwa perbaikan jalan rusak di wilayah Cirebon Timur telah menjadi program prioritas dan akan segera direalisasikan. Ia meminta masyarakat bersabar karena proses administrasi dan lelang proyek tengah berjalan.
“Jalan-jalan ini sudah kami programkan dari tahun lalu. Insya Allah tahun ini akan mulai diperbaiki. Ini uang negara, jadi prosesnya tidak bisa sembarangan. Harus sesuai aturan dan melalui lelang,” ujar Imron.
Bupati juga menegaskan bahwa pembangunan tidak hanya fokus pada infrastruktur jalan saja, tapi juga mencakup bidang sosial, pendidikan, pertanian, hingga seni dan budaya.
“Mari kita bangun Cirebon Timur bersama-sama. Pemerintah tidak bisa sendiri. Harus ada komunikasi yang terus menerus antara masyarakat dan pemerintah,” tambahnya.
Meski penyampaian Bupati terkesan spontan dan tidak sistematis, namun intinya ia menjanjikan komitmen untuk mempercepat proses perbaikan jalan yang telah lama dikeluhkan warga.
Tak hanya Bupati, Wakil Ketua DPRD Kabupaten Cirebon, Nana Kencanawati, juga turut hadir dan memberikan penjelasan terkait anggaran yang telah disiapkan untuk perbaikan jalan di beberapa titik di Cirebon Timur.
Menurut Nana, anggaran senilai miliaran rupiah telah disiapkan dan akan mulai direalisasikan paling cepat pada Agustus 2025.
“Untuk ruas Kanci-Pabuaran, sudah disiapkan anggaran sebesar 5 miliar rupiah. Jalur Gebang-Waled 10 miliar, dan untuk wilayah Serang sekitar 2.3 miliar. Anggaran ini sudah disiapkan, tinggal proses realisasinya saja,” jelas Nana di hadapan warga.
Ia juga menegaskan bahwa DPRD bersama Pemerintah Kabupaten terus memperjuangkan bukan hanya perbaikan jalan, tapi juga penanganan masalah sampah dan banjir yang menjadi momok warga Cirebon Timur.
“Mohon doanya agar semua bisa berjalan lancar. Kita perjuangkan bersama, bukan hanya infrastruktur jalan, tapi juga masalah lingkungan dan sosial lainnya,” imbuhnya.
Warga Kecewa
Salah seorang peserta aksi, Moh Aan Anwarudin dalam kesempatan tersebut menyampaikan, kekecewaannya dengan nada tegas. Menurutnya, dari sedikitnya 30 titik kerusakan jalan yang diajukan untuk diperbaiki, Pemerintah Kabupaten Cirebon hanya menyanggupi tiga titik saja.
“Alhamdulillah kita masih mau mengawal perjuangan kawan-kawan Cirebon Timur. Tapi hasilnya sangat mengecewakan. Pak Bupati hanya menyanggupi tiga titik perbaikan dengan anggaran Rp17,3 miliar, padahal pendapatan pajak daerah mencapai ratusan miliar. Ini sangat tidak sebanding,” ujar Aan.
Ia juga menyoroti bahwa ini bukan kali pertama warga mengajukan perbaikan jalan. Sejak tahun 2022, suara masyarakat sudah terdengar, namun hingga tahun 2025, belum ada perubahan signifikan. “Tiga tahun kita bersuara, tiga tahun juga kami diabaikan,” tambah Aan.
Aan menyampaikan bahwa warga merasa Pemerintah Kabupaten Cirebon belum benar-benar berniat membangun wilayah timur.
“Kami belum melihat keseriusan pemerintah. Dari 30 titik, baru tiga yang diumumkan lewat media sosial. Itu pun tanpa kepastian jadwal. Belum lagi masalah banjir dan sampah yang belum jelas solusinya,” ujarnya.
Ia menegaskan, aksi unjuk rasa ini bukan yang terakhir. “Kalau tak ada kesepakatan yang jelas, kami akan aksi lagi. Karena yang kami tuntut adalah hak dasar kami sebagai warga negara,” tegasnya.
Senada juga disampaikan Sekretaris Jenderal DPP Komunitas Masyarakat Pejuang Aspirasi Keadilan (Kompak), Dedi Chan, turut angkat bicara. Ia mempertanyakan transparansi penggunaan anggaran pendapatan daerah, terutama dari sektor pajak kendaraan.
“Data yang kami temukan, pendapatan dari pajak kendaraan di tahun 2024 mencapai Rp213,03 miliar. Jika 34 persen masuk ke provinsi, sekitar Rp140 miliar lebih masuk ke kas daerah. Tapi kenapa hanya Rp17,3 miliar yang digunakan untuk perbaikan jalan? Sisanya kemana?” tanya Dedi.
Ia juga menyinggung proyek Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Karangwareng yang tak jelas laporannya. “Kami tidak pernah tahu prosesnya. Publik berhak tahu kemana anggaran itu dialirkan. Ini soal keadilan, bukan hanya infrastruktur,” jelas Dedi.
Tak hanya eksekutif, lembaga legislatif pun turut disorot. Dedi mempertanyakan peran DPRD Kabupaten Cirebon sebagai wakil rakyat.
“Kok mereka diam saja? Dimana suara mereka selama ini? Kenapa selalu alasan klasik, akan kami perjuangkan,? Ini bukan lagi waktunya janji,” ucapnya dengan nada geram.
Dedi menambahkan bahwa selain jalan, persoalan lainnya seperti banjir di daerah Waled dan masalah pengelolaan sampah juga harus segera ditindaklanjuti.
“Kami akan menyurati instansi di tingkat provinsi hingga pusat, karena Cirebon Timur ini sudah terlalu lama dianaktirikan,” tambahnya.
Melihat tanggapan yang dianggap lemah dari pemerintah, massa aksi berencana menyusun strategi lanjutan. Selain demonstrasi lanjutan, mereka juga akan melayangkan surat kepada lembaga-lembaga terkait, baik di tingkat provinsi maupun nasional.
“Kami siap menghadapi apapun bentuk intervensi. Kami tidak takut, karena kami membawa suara masyarakat Cirebon Timur. Kalau tidak ada gerakan, tidak akan ada perubahan,” tegas Dedi. (Nawawi)
Discussion about this post