KAB. CIREBON, (FC), – Hasil reses Wakil Ketua DPRD Kabupaten Cirebon, Teguh Rusiana Merdeka dengan masyarakat di wilayah timur Kabupaten Cirebon banyak dipertanyakan soal penanganan kerusakan jalan.
Hal itu akan menjadi dasar usulan skala prioritas pembangunan dalam rapat pembahasan APBD Kabupaten Cirebon mendatang.
Dijelaskan ketua DPD Partai Golkar Kabupaten Cirebon, bahwa usulan masyarakat yang hampir semua tempat prlaksanaan reses dirinya selalu mempertanyakan soal jalan rusak dan upaya pemkab Cirebon dalam penanganan perbaikannya.
Hal itu menjadi persoalan utama hasil serap aspirasi masyarakat khususnya di wilayah dapil 5 Kabupaten Cirebon.
Dijelaskannya, beberapa titik jalan rusak dan diminta masyarakat untuk segera dilakukan perbaikan diantaranya, di Kecamatan Losari dari mulai jalan poros Desa Ambuku-Kalusari-Kalurahayu-Lisari Lor dan Tawangsari.
Kemudian jalan poros Desa Panggangsari-Lisari Kidul dan jalan poros Astanalanggar-Barisan, di Kecamatan Pabedilan. Lalu jalan poros Desa Pasuruan-Pabedulan Wetan, jalan poros Desa Pabedilan Kidul -Silihasih.
Kemudian jalan poros Desa Kali mukti, Dukuhwidara dan Kalibuntu, di Kecamatan Gebang yang sangat viral jalan akses utama Gebang-Waled, Kali pasung – Kalimaro- Kalimekar-Dompyong Wetan – Karang wangun, Kecamatan Babakan di jalan pasar Babakan.
Selain itu jalan poros Babakan-Cibogo serta Gembingan-Cibogo dan jalan serang Wetan- Gembinganmekar-Tambelang.
Kemudian di Kecamatan Pangenan di jalan poros Desa Beringin-Astanajapura serta hampir semua jalan poros desa di Kecamatan Pangenan dan masih banyak lagi yg menjadi PR pemerintah kabupaten Cirebon.
“Banyak di antaranya yang sampai dilakukan perbaikan swadaya lantaran keterlambatan penanganan. Terima kasih ini akan kita jadikan laporan dasar yang akan kita perjuangkan,” terangnya.
Lanjut disampaikan Teguh, diakuinya dari beberapa jalan rusak yang dikeluhkan masyarakat tersebut beberapa di antaranya sudah teranggarkan dalam APBD Kabupaten Cirebon tahun 2025.
Namun pelaksanaannya apakah akan dilakukan atau tidak karena ada efesiensi anggaran dan pemerintah daerah belum menginfokan mana saja yang masuk daftar efisiensi.
DPRD direncanakan akan meminta keterangan dari pemerintah daerah di minggu kedua bulan April
“Kami berharap pemerintah daerah mengutamakan skala prioritas salah satunya infrastruktur,” harapnya (Nawawi)
Discussion about this post