KOTA CIREBON, (FC).- Instruksi Presiden (Inpres) Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan APBN dan APBD Tahun 2025, berpotensi berdampak pada industri perhotelan, termasuk di Kota Cirebon.
Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Disbudpar) Kota Cirebon, Agus Sukmanjaya mengungkapkan, dalam dua bulan pertama tahun ini, yakni Januari dan Februari 2025, terjadi penurunan okupansi hotel dan kegiatan MICE (Meeting, Incentive, Convention, and Exhibition).
“Secara okupansi, baik hunian hotel maupun MICE mengalami penurunan signifikan. Bahkan, khusus untuk MICE, saat ini hampir tidak ada kegiatan sama sekali,” ujar Agus, Sabtu (22/2).
Menurut Agus, meskipun awal tahun biasanya memang cenderung mengalami penurunan okupansi, kondisi tahun ini lebih parah karena tidak adanya kegiatan dari kementerian, provinsi, maupun kabupaten/kota yang diselenggarakan di hotel.
Untuk menyikapi situasi ini, Agus menekankan perlunya strategi baru untuk meningkatkan kunjungan wisatawan, tanpa hanya bergantung pada kegiatan institusi pemerintah.
“Untuk itu kami menyusun dua konsep. Pertama, memperbanyak ruang publik yang bisa dijadikan destinasi wisata baru. Kedua, meningkatkan jumlah event dengan skala minimal tingkat provinsi,” jelasnya.
Ia berharap ke depan Kota Cirebon bisa terus meningkatkan kualitas event hingga berskala nasional atau bahkan internasional.
Selain itu, Agus juga menegaskan kebijakan efisiensi anggaran sebaiknya tidak diterapkan secara seragam, melainkan dikaji lebih lanjut agar sektor yang berpotensi mendatangkan pendapatan tetap didukung.
“Ada sektor yang justru harus didorong untuk menjadi penyeimbang dari potensi kehilangan pendapatan ini. Kami tengah menyiapkan berbagai konsep dan mudah-mudahan bisa menjadi bahan evaluasi,” pungkasnya.
Sebelumnya, menurut data Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Cirebon, Tingkat Penghunian Kamar (TPK) hotel bintang di Kota Cirebon, tercatat mengalami penurunan pada Desember 2024.
TPK pada bulan tersebut mencapai 61,02% dibandingkan dengan periode yang sama di tahun sebelumnya.
Kepala BPS Kota Cirebon, Aris Budiyanto mengatakan, mulai November hingga Desember 2024, Kota Cirebon tidak mengalami lonjakan kunjungan wisatawan.
“TPK Kota Cirebon pada Juni 2024 tetap menjadi yang tertinggi sepanjang 2024. Namun, pada bulan November lebih rendah karena bertepatan dengan hari besar keagamaan, yakni Hari Raya Idul Fitri,” kata Aris.
Selain TPK, rata-rata lama menginap tamu (RLMT) di hotel-hotel bintang di Kota Cirebon juga tidak mengalami perubahan.
Pada November dan Desember 2024, RLMT tercatat sebesar 1,37 hari
Penurunan ini menunjukkan wisatawan yang datang ke Kota Cirebon cenderung tidak ingin menambah durasi tinggal mereka.
Aris menilai, tidak bertambahnya angka TPK dan RLMT ini menjadi tantangan tersendiri bagi sektor perhotelan dan pariwisata di Kota Cirebon.
“Ini menjadi evaluasi bersama, karena TPK berkaitan erat dengan upaya meningkatkan perekonomian daerah, terutama di sektor pariwisata. Harus ada langkah konkret untuk menarik lebih banyak wisatawan dan memperpanjang masa tinggal mereka,” tambahnya.
Sebagai salah satu kota yang terkenal dengan destinasi budaya dan kuliner, Kota Cirebon memiliki potensi besar untuk menarik wisatawan. Aris menyarankan agar promosi pariwisata, termasuk acara budaya dan festival, lebih digencarkan untuk meningkatkan daya tarik kota ini.
Ia juga berharap adanya kolaborasi antara pemerintah daerah, pelaku usaha perhotelan, dan sektor terkait lainnya untuk menciptakan strategi yang efektif dalam memulihkan TPK dan meningkatkan RLMT di Kota Cirebon.
“Penurunan TPK dan RLMT di Kota Cirebon ini mencerminkan pentingnya perhatian terhadap pengelolaan pariwisata yang berkelanjutan. Dengan strategi yang tepat, Kota Cirebon diharapkan dapat kembali menjadi salah satu tujuan wisata unggulan di Jawa Barat,” pungkasnya. (Agus)
Discussion about this post