KAB. CIREBON, (FC).- Tiga bupati di wilayah 3 Cirebon (Kabupaten Cirebon, Majalengka dan Indramayu) menolak impor beras. Pemerintah daerah khawatir jika Kementerian Perdagangan tetap melakukan impor, harga beras di petani lokal menjadi anjlok dan berimbas pada harga gabah
Pemerintah Kabupaten Majalengka, memastikan stok beras di Majalengka aman. Terlebih, sebagian besar lahan padi di kota berjuluk Kota Angin ini memasuki masa panen raya pada Maret-April 2021.
“Saya sebagai bupati belum tertarik menghadirkan beras dari luar, mengingat kita di Majalengka masih cukup stok berasnya,” ucap Bupati Majalengka, Karna Sobahi, Rabu (24/3).
Produksi Padi di Indramayu Surplus
Bupati khawatir jika Kementerian Perdagangan tetap melakukan impor, harga beras di petani lokal menjadi anjlok. Bahkan, kata dia, wacana impor beras berimbas pada harga gabah di Majalengka yang sudah mulai turun.
Bila impor beras tersebut tetap dilakukan, lanjutnya, beras dari luar negeri itu seharusnya diberikan kepada daerah yang bukan penghasil beras atau daerah yang kekurangan stok beras.
“Saya khawatir harga beras anjlok kalau impor diterima. Kita manfaatkan dulu beras dari petani lokal, makanya saya kurang tertarik soal impor beras tersebut. Biar berikan saja (beras impor) kepada daerah yang kurang beras,” ujarnya.
Selain itu, Karna juga meminta kepada ASN di Kabupaten Majalengka untuk menggunakan beras yang berasal dari petani lokal.
Dia juga mendorong Bulog untuk bisa membeli beras petani lokal dengan harga yang sesuai standar dan menjualnya ke masyarakat dengan harga standar.
“Makanya kita akan minta Bulog untuk membeli beras petani dengan harga yang standar, juga dijual dengan harga yang standar. Saya juga dapat laporan dari Kepala Dinas Pertanian agar ASN menggunakan beras produksi lokal petani Majalengka,” jelasnya.
Pemerintah Kabupaten Indramayu menolak rencana pemerintah melalui Kementerian Perdagangan untuk melakukan impor beras. Langkah ini diambil sebagai bentuk perlindungan pemerintah di daerah kepada petani agar dapat menikmati keuntungan dari panen raya pada bulan April nanti.
Hal tersebut disampaikan bupati Indramayu Hj Nina Agustina Dai Bachtiar yang didampingi wakil bupati Indramayu Lucky Hakim, dan Sekretaris daerah Rinto Waluyo, Rabu (24/3).
Penolakan impor beras tersebut, kata Nina sebagai bentuk proteksi kepada petani yang selama ini selalu merugi akibat anjloknya harga gabah dan naiknya harga pupuk.
“Indramayu menolak rencana untuk mengimpor beras. Karena hal ini sangat merugikan petani kami,” kata Nina Agustina.
Nina membeberkan data hasil panen Kabupaten Indramayu mencapai 1,7 juta ton per tahun. Sementara, kebutuhan untuk konsumsi warganya hanya 250 ribu ton per tahun dan serapan Bulog mencapai 35 ribu ton per tahun. Kondisi mengakibatkan surplus produksi setiap tahunnya.
“Produksi padi kita sudah surplus, nah kalo ditambah masuknya beras impor akan sangat berdampak bagi petani. Kenapa tidak ditingkatkan pada pengadaan sehingga impornya kita kurangi,” jelas Nina.
Kebijakan Impor Banyak Merugikan Petani
Bupati Cirebon H Imron Rosyadi secara tegas menolak kebijakan tersebut, karena akan berdampak langsung terhadap petani lokal.
“Dengan adanya rencana impor beras, jelas saya sangat tidak setuju meskipun Indonesia sebagai negara terbuka,” kata Imron kepada FC, Selasa (23/3).
Masih kata dia, dirinya lebih menyetujui adanya kegiatan impor beras, bilamana ketersediaan beras nasional benar-benar kosong yang diakibatkan oleh sejumlah faktor, diantaranya gagal panen.
“Kalau impor itu melihat ketersediaan beras kita sudah menipis, nah tidak apa-apa impor,” ungkap Imron.
Dengan adanya rencana impor beras ini, dirinya menjelaskan jika kebijakan itu akan banyak merugikan petani. Terlebih lagi Kabupaten Cirebon sejauh ini terkenal sebagai lumbung beras di kawasan Provinsi Jawa Barat.
“Kalau memang disini tidak ada, baru silahkan untuk impor, tapi kalau disini banyak kenapa harus impor ini tentu akan berdampak pada petani,” ujar Imron.
Dirinya berharap kepada pemerintah pusat untuk tidak melanjutkan rencana impor beras. Pasalnya ketersediaan beras di daerah diyakininya masih mencukupi bagi kebutuhan pangan masyarakat. (Tim)
Discussion about this post