KAB. CIREBON, (FC).- Akurasi data sosial masyarakat di Kabupaten Cirebon menuai polemik, pasalnya data warga di tingkat desa dengan data yang dimiliki Badan Pusat Statistik (BPS) tidak sesuai.
Hal ini terungkap saat, Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Cirebon, Sophi Zulfia, melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke Desa Kecomberan, Kecamatan Talun, Selasa (4/11) lalu. Dan menemukan adanya ketidaksesuaian data.
Beberapa warga yang sebelumnya tercatat sebagai penerima bantuan sosial dalam kategori desil 1 (sangat miskin), berubah status menjadi desil 6 setelah dilakukan sinkronisasi dengan data BPS. Akibatnya, mereka otomatis terhapus dari daftar penerima bantuan.
“Ini bukan hanya masalah administrasi, tapi soal keadilan sosial. Banyak warga yang benar-benar membutuhkan akhirnya tidak mendapat haknya karena data pusat tidak sesuai dengan kondisi lapangan,” tegas Sophi Zulfia di sela sidak.
Sebagai tindak lanjut, DPRD Kabupaten Cirebon tengah menggodok Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Data Desa Presisi, sebuah regulasi yang akan memperkuat peran desa dalam melakukan pendataan mandiri berbasis kondisi riil masyarakat.
Menurutnya, pemerintah daerah tidak boleh sepenuhnya bergantung pada data nasional yang kerap tidak mencerminkan kondisi faktual di desa.
Aparat desa, kata Sophi, justru lebih memahami dinamika ekonomi dan sosial warganya.
“Kita ingin membangun kedaulatan data di tingkat desa. Dengan Data Desa Presisi, setiap kebijakan dan bantuan pemerintah benar-benar menyentuh yang berhak,” ujar Sophi.
Ia menambahkan, akurasi data menjadi pondasi penting bagi keberhasilan berbagai program sosial pemerintah. Ketika data tidak valid, kata Sophi, bukan hanya anggaran yang tidak tepat sasaran, tetapi juga kepercayaan publik terhadap pemerintah bisa terkikis.
“Dari sidak ini kami belajar, bahwa teknologi tanpa validasi lapangan tidak cukup. Harus ada sinergi antara data digital dan data sosial di lapangan,” pungkasnya. (Suhanan)
Discussion about this post