KUNINGAN, (FC).- Lain bupati lain wakilnya. Apa yang disampaikan bupati ternyata berbeda dengan wakilnya meski mereka berdua telah dimediasi oleh Ketua DPD PDIP Jabar, kamis malam.
Usai mewawancara Bupati, wartawan mencoba mengejar orang nomor dua di kuningan untuk menyelerasakan apa yang disampaikan bupati.
Mengawali pembicaraan, Wabup Edo menyampaikan rasa terima kasih ke Ketua DPD PDIP Jabar yang telah memediasi dirinya dan bupati untuk bisa bertemu membahas permasalahan di kuningan. Karena kewajiban juga sebagai kader partai untuk memberikan solusi.
Tapi, terkiat pemberitaan sebelumnya, dibahas bersama Ketua DPD, lanjut Ridho, pada pertemuan itu tidak membahas masalah esensinya. Bagaimana, apa kondisinya dan lain sebagainya.
“Saya sih tinggal menunggu niat baik dari pak bupati setidaknya coffe morning lah, membahas apa yang bisa saya lakukan, peran apa yang bisa saya lakukan. Dan lain sebagainya,” kata Ridho.
Tapi, Ridho menyebutkan bahwa dia tidak meminta untuk bertemu, tapi menunggu panggilan dari bupati itu sendiri. Karena pesan dari Ketua DPD PDIP Jabar ini harus segera diselesaikan.
“Apabila hal itu sudah dibahas, mudah – mudahan tidak perlu menyusahkan ketua DPD lah, tidak perlu lah, disini saja sudah cukup,” kata Ridho.
Hingga kapanpun, Ridho tetap bersikap akan menunggu, tapi baginya lebih cepat lebih baik. Dan dia juga berjanji tetap memegang teguh langkah yang sudah diambilnya sampai semua ada kejelasan.
“Saya juga tidak mau dianggap sebagai orang yang plin plan dalam bersikap. Sampai saya belum tahu harus bagaimana, saya tidak akan mengambil lagi aset lagi yang sudah saya berikan,” ujar Ridho.
Bahkan Ridho menyebutkan apabila mobil dinas jika diperlukan untuk masyarakat, misalnya untuk pelaksanaan hajatan, baginya tidak masalah selama untuk kepentingan masyarakat lebih luas.
Selain itu, Ridho menyebtkan jika ingin disebut kompak, maka bukan hanya sekedar keluar rungan ikut apel bersama. Tapi jika dalam hati kecil ada yang menggajal, buat apa.
“Yang penting itu, kita tidak harus selalu bersama, tapi sudah punya tugas masing – masing dihargai SKPD, bagian dan Kecamatan, itu sudah cukup. Dan satu lagi saya tidak mungkin meminta lebih dari porsi bupati, saya tahu diri,” jelas Ridho.
Yang penting, menurut Ridho, khususnya bagian pengawasan dan pengendalian, evaluasi bisa dilaksanakan tanpa ada ancaman lagi.
“Jadi jangan sampai ada yang dekat dengan saya di cap orang saya itu tidak ada lagi, karena pesan partai seperti itu. Kalau sampai nanti dengar lagi, bahwa itu orang wabup harus digeser, jangan dekat-dekat wabup, ya nanti saya lapor lagi ke DPD,” kata Ridho.
Tujuan atas langkah yang diambil tersebut, bagi Ridho, bukan sekedar seperti yang dibilang diawal, yaitu penegasan dan pembagian tugas yang jelas.
“Masa kita mau kerja mesti ngerengek minta dikerjain. Kan gak lucu banget. dan ini bukan langkah Bad Boy lagi, kalau itu tidak dibahas, ga selesai urusan ini,” ujar Ridho. (Ali)
Discussion about this post