KUNINGAN, (FC).- Kondisi hulu Gunung Ciremai dinilai berada pada titik krusial dan berpotensi memicu bencana banjir serta krisis air di wilayah hilir Daerah Aliran Sungai (DAS) Ciayumajakuning.
Peringatan tersebut disampaikan aktivis masyarakat peduli lingkungan Kuningan, Yudi Setiadi, yang menegaskan bahwa kerusakan di kawasan hulu akan berdampak langsung hingga wilayah Pantura timur Jawa Barat.
Menurut Yudi, wilayah Kuningan, Majalengka, Cirebon, dan Indramayu berada dalam satu sistem DAS yang saling terhubung. Karena itu, setiap perubahan kondisi ekologis di hulu Gunung Ciremai tidak bisa dipandang sebagai persoalan lokal, melainkan ancaman lintas wilayah yang bersifat jangka panjang.
Ia menjelaskan, berdasarkan peta resmi Kementerian PUPR dan Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Cimanuk-Cisanggarung, kawasan Cirebon dan sekitarnya merupakan daerah hilir dari DAS besar seperti Cimanuk dan Cisanggarung, termasuk sejumlah sub-DAS yang seluruhnya berhulu di kawasan Gunung Ciremai.
“TNGC selama ini berfungsi sebagai penyangga utama sistem air di Jawa Barat bagian timur. Jika hulunya bermasalah, maka dampaknya pasti dirasakan di hilir,” ujar Yudi.
Taman Nasional Gunung Ciremai (TNGC) memiliki luas sekitar 14.841 hektare dan membentang di tiga kabupaten, yakni Kuningan, Majalengka, dan sebagian Cirebon. Sebagian besar kawasan berada di Kabupaten Kuningan, menjadikan wilayah ini sebagai penopang utama fungsi ekologis Ciremai.
Dengan karakter topografi pegunungan yang didominasi lereng curam hingga sangat curam, kawasan Ciremai menjadi hulu bagi berbagai sungai besar.
Puncak Gunung Ciremai yang mencapai ketinggian 3.078 meter di atas permukaan laut menjadikan kawasan ini sebagai daerah tangkapan air utama yang menentukan stabilitas aliran sungai di bawahnya.
Yudi memaparkan, secara alamiah seluruh air hujan yang jatuh di kawasan hulu Ciremai akan mengalir melalui jaringan anak sungai dan sub-DAS di Kuningan dan Majalengka, kemudian menyatu ke DAS utama sebelum bermuara ke wilayah Cirebon, Indramayu, hingga Laut Jawa.
Ia mengingatkan, ketika hujan turun dengan intensitas sedang hingga tinggi secara berhari-hari, tanah di kawasan hulu akan mengalami kejenuhan.
Pada kondisi tersebut, air tidak lagi terserap optimal, melainkan mengalir cepat sebagai limpasan permukaan menuju sungai.
“Jika tutupan lahan terganggu, limpasan ini membawa sedimen, pasir, dan material tanah. Akibatnya, debit sungai naik drastis, pendangkalan dipercepat, dan potensi luapan di wilayah tengah serta hilir semakin besar,” jelasnya.
Dampak lanjutan dari kondisi tersebut, lanjut Yudi, tidak hanya berupa banjir bandang dan longsor di wilayah hulu, tetapi juga meluas ke kawasan hilir dalam bentuk sungai meluap, lahan pertanian terendam, permukiman terdampak, serta terganggunya pasokan air bersih.
Ia menegaskan, berbagai kejadian banjir berulang di Pantura timur Jawa Barat selama ini lebih banyak dipicu oleh hujan ekstrem di kawasan hulu, bukan semata curah hujan di wilayah hilir.
Karena itu, upaya penanganan yang hanya berfokus pada pembangunan tanggul dan normalisasi sungai dinilai tidak cukup.
“Selama hulu tidak dipulihkan, persoalan di hilir akan terus berulang,” tegasnya.
Yudi mendorong agar mitigasi bencana dilakukan dengan pendekatan DAS secara utuh, lintas daerah dan lintas sektor, dengan menempatkan perlindungan kawasan hulu Gunung Ciremai sebagai prioritas utama.
“Menjaga hulu Gunung Ciremai berarti menjaga keselamatan wilayah di bawahnya. Ini bukan sekadar wacana lingkungan, tetapi kebutuhan mendesak untuk mencegah bencana yang terus berulang,” pungkasnya.(Angga)
Discussion about this post