KAB. CIREBON, (FC).- Setelah sebelumnya Bupati Cirebon menolak adanya impor beras, kini DPRD Kabupaten Cirebon pun sepakat menolak terkait rencana tersebut.
Adalah Wakil Ketua DPRD Rudiana yang memberikan statetmen penolakan rencana impor beras sebanyak 1 juta ton.
Saat dikonfirmasi melalui aplikasi pesan singkat, Rabu (24/3), Rudiana secara tegas menolak wacana Kementerian Perdagangan tersebut.
Pasalnya, saat ini petani sedang memasuki masa panen, jadi stok beras yang dimiliki saat ini sudah sangatlah cukup.
“Kami juga menolak, mereka (petani) mengeluh baru mendengar rencana akan impor beras 1 juta Ton. Rencana itu membuat harga gabah anjlok,” kata Rudiana kepada FC.
Pria yang juga menjabat sebagai Bendahara DPC PDI Perjuangan Kabupaten Cirebon ini mengatakan, para petani saat musim tanam sudah terkendala dengan langkanya pupuk subsidi.
Kalaupun ada, harga pupuk non subsidi cukup mahal, belum lagi petani yang areal sawahnya terkena banjir.
“Kini giliran mereka akan panen mendengar rencana akan adanya impor beras tentunya membuat harga gabah di lapangan anjlok, sehingga tentunya pendapatan yang diharapkan dari hasil sawah mereka tidak sesuai yang mereka harapkan. Karena cost (biaya produksi) yang mereka keluarkan lebih besar dari pendapatan,” ungkap Rudiana.
Masih menurut Rudiana, Pemerintah seharusnya menggalakan gerakan menanam dan makan Sumber Pangan pendamping Beras.
Hal tersebut dirasa penting untuk diterapkan kepada masyarakat, karena dengan gerakan menanam tanaman pendamping beras tersebut, sebagai upaya agar Indonesia tidak perlu impor beras.
“Jalan berdikari dalam pangan harus dibangun dengan penuh rasa percaya diri, di manapun tugas menteri perdagangan itu harusnya menitik beratkan untuk mendorong ekspor. Jadi sangat aneh, di tengah pandemi yang seharusnya menghemat devisa, Menteri perdagangan malah terus ngotot kampanye impor beras,” tutur Rudiana.
Menurutnya, saat ini banyak petani yang sudah berkeluh kesah kepada dirinya ataupun anggota DPRD yang lainnya terkait hal itu.
Maka sebagai wakil rakyat yang memiliki konstituen yang juga sebagai petani wajib kiranya untuk mendorong dan menyuarakan penolakan rencana impor beras. (Muslimin)
Discussion about this post