KOTA CIREBON, (FC).- Minimnya sarana dan prasarana (sarpras) di Dinas Pemadam Kebakaran (Damkar) dan Penyelamatan Kota Cirebon jadi sorotan serius Komisi I DPRD Kota Cirebon.
Dalam kunjungan kerjanya ke kantor Dinas Damkar dan Penyelamatan, Komisi I DPRD menegaskan akan memperjuangkan peningkatan fasilitas Damkar, agar pelayanan kepada masyarakat lebih maksimal dan responsif.
Ketua Komisi I DPRD Kota Cirebon, Agung Supirno mengatakan, tugas Damkar saat ini jauh lebih kompleks dibanding sekadar memadamkan api.
Petugas juga menangani penyelamatan korban bencana, evakuasi hewan berbahaya, hingga edukasi mitigasi kebakaran kepada masyarakat.
“Damkar ini bukan hanya memadamkan kebakaran, tapi juga penyelamatan dan pelayanan kemanusiaan. Karena itu kebutuhan sarana dan prasarananya harus benar-benar diperhatikan,” ungkap Agung, Senin (25/5).
Dari kunjungan kerja tersebut, pihaknya menerima berbagai laporan kebutuhan mendesak, mulai dari alat pelindung diri (APD), kendaraan rescue, armada pemadam, hingga penambahan pos Damkar di wilayah utara Kota Cirebon.
Agung menilai, keberadaan kendaraan rescue sangat penting untuk mendukung operasi penyelamatan yang tidak bisa ditangani menggunakan mobil pemadam berukuran besar.
“Penanganan ular, tawon, biawak, atau evakuasi kecil lainnya tidak mungkin memakai mobil pemadam besar. Selain sulit bergerak, juga tidak efektif saat kondisi jalan macet,” tuturnya.
Komisi I DPRD pun berjanji akan membawa persoalan tersebut ke pembahasan anggaran. Sehingga kebutuhan prioritas Damkar dapat segera dipenuhi, termasuk optimalisasi hidran oleh PDAM.
“Minimal satu ruas jalan ada satu hidran aktif. Jangan sampai kalau ada kebakaran, petugas justru kesulitan air karena pengisian terlalu lama,” kata politisi Partai Golkar itu.
Sementara itu, Kepala Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Cirebon, Andi Riskiyanto mengungkapkan, total kebutuhan sarana dan prasarana Damkar mencapai sekitar Rp12 miliar.
Ia menyebut kondisi peralatan saat ini sangat terbatas. Dari kebutuhan ideal, Damkar baru memiliki sekitar belasan APD, sementara sebagian besar sudah tidak layak guna.
“Standarnya setiap anggota memiliki satu APD. Saat ini jumlahnya masih jauh dari cukup,” ujarnya.
Tak hanya itu, dari 10 kendaraan operasional yang dimiliki, hanya enam unit yang masih dapat digunakan. Sebagian armada sudah berusia tua dan kerap mengalami kerusakan saat bertugas.
“Kebakaran itu tidak bisa diprediksi. Kalau kendaraan tidak maksimal tentu berisiko terhadap kecepatan pelayanan dan keselamatan petugas,” katanya.
Andi juga menyoroti belum adanya pos Damkar di wilayah utara Kota Cirebon. Kondisi tersebut membuat waktu respons petugas sering terkendala, terutama saat harus melewati perlintasan kereta api.
“Kami sedang mencari lahan untuk pembangunan pos baru agar respons time lebih cepat,” kata Andi.
Meski dengan keterbatasan fasilitas, Andi memastikan seluruh personel Damkar tetap bekerja maksimal dalam melayani masyarakat. (Agus)
Discussion about this post