KOTA CIREBON, (FC).- Pemerintah Kota Cirebon menggelar Konsultasi Publik Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2027 sebagai langkah awal menyusun arah pembangunan yang lebih terukur dan berkelanjutan.
Forum yang digelar Kamis (29/1/2026) tersebut menjadi ruang strategis untuk menyelaraskan visi pemerintah, legislatif, dan para pemangku kepentingan. Wali Kota Cirebon, Effendi Edo, menegaskan bahwa setiap dokumen perencanaan yang dihasilkan tidak boleh berhenti pada tataran administratif.
Ia menginstruksikan seluruh perangkat daerah agar bekerja lebih cermat, disiplin, dan berintegritas, terlebih di tengah kondisi efisiensi anggaran.
“Perencanaan harus berdampak nyata bagi kesejahteraan masyarakat. Setiap program harus jelas manfaatnya, terukur hasilnya, dan tepat sasaran,” tegasnya.
Mengusung tema “Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi Inklusif dan Berkelanjutan melalui Penguatan Sektor Unggulan Daerah”, pembangunan Kota Cirebon tahun 2027 akan bertumpu pada tiga pilar utama.
Pertama, inklusivitas, dengan memastikan pertumbuhan ekonomi menyentuh seluruh lapisan masyarakat melalui penguatan sektor UMKM. Kedua, keberlanjutan, dengan menempatkan penataan ruang dan kelestarian lingkungan sebagai prasyarat pembangunan jangka panjang.
Ketiga, penguatan sektor unggulan, guna mempertegas posisi Kota Cirebon sebagai pusat jasa, perdagangan, dan pariwisata berbasis digitalisasi dan inovasi.
Selain pemenuhan kebutuhan dasar seperti penanggulangan banjir dan perbaikan infrastruktur jalan, Wali Kota juga menyoroti pentingnya estetika kota.
Salah satu fokusnya adalah penataan kabel fiber optik yang dinilai semrawut dan mengganggu ketertiban lingkungan. Pemerintah berencana menerapkan kebijakan Satu Tiang Bersama untuk menggantikan banyaknya tiang milik berbagai penyedia layanan.
Sementara itu, Ketua DPRD Kota Cirebon, Andrie Sulistio, mengapresiasi kinerja birokrasi daerah, khususnya di sektor kesehatan. Ia menyebutkan, Kota Cirebon telah mencapai cakupan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) sebesar 103 persen.
Namun demikian, ia menekankan pentingnya pembenahan data sosial (desil) agar program bantuan pemerintah lebih tepat sasaran, terutama bagi kelompok profesi rentan.
Forum konsultasi publik ini diikuti oleh sekitar 130 peserta, baik secara luring maupun daring, yang berasal dari unsur legislatif, akademisi, tokoh masyarakat, organisasi kepemudaan, hingga perwakilan sektor swasta.
Masukan yang disampaikan melalui Musrenbang dan pokok-pokok pikiran DPRD diharapkan mampu menjawab tantangan nyata, mulai dari pengangguran hingga ketahanan infrastruktur menghadapi perubahan iklim.
Menutup forum, Wali Kota Effendi Edo mengajak sektor swasta untuk memperkuat sinergi melalui program Corporate Social Responsibility (CSR) yang selaras dengan prioritas pembangunan daerah, demi mewujudkan visi Cirebon SETARA yang berkelanjutan. (Agus)
Discussion about this post