KAB.CIREBON, (FC).- Pemerintah Kabupaten Cirebon mematangkan persiapan menjelang operasional Sekolah Rakyat yang dijadwalkan mulai berjalan pada Juli 2026.
Selain menyiapkan sarana pendukung, pemerintah daerah juga menugaskan guru sementara agar proses belajar mengajar dapat langsung dimulai saat para siswa memasuki asrama.
Sekretaris Daerah Kabupaten Cirebon, Hendra Nirmala, mengatakan persiapan tersebut dibahas dalam rapat koordinasi bersama sejumlah organisasi perangkat daerah (OPD), Selasa (30/6).
Menurutnya, sebanyak 270 siswa akan mulai memasuki asrama pada 11–13 Juli 2026. Seluruh peserta didik merupakan hasil seleksi Kementerian Sosial yang berasal dari keluarga kategori desil 1 dan desil 2 berdasarkan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS).
“Kami menyiapkan guru sementara agar proses belajar mengajar dapat langsung berjalan ketika para siswa mulai masuk ke asrama,” ujarnya.
Hendra menjelaskan, kebutuhan tenaga pendidik sementara terdiri atas lima guru untuk jenjang Sekolah Dasar (SD) serta 15 guru untuk jenjang Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan Sekolah Menengah Atas (SMA).
Seluruhnya berasal dari kalangan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Cirebon sambil menunggu penempatan guru dari pemerintah pusat.
Selain tenaga pendidik, Pemerintah Kabupaten Cirebon juga menyiapkan layanan kesehatan bagi seluruh peserta didik.
Dinas Kesehatan akan melakukan pemeriksaan kesehatan secara berkala terhadap 270 siswa yang akan tinggal di lingkungan Sekolah Rakyat.
Jumlah peserta didik tersebut terbagi dalam tiga jenjang pendidikan, masing-masing 90 siswa untuk SD, SMP, dan SMA. Setiap jenjang akan terdiri dari tiga rombongan belajar dengan kapasitas 30 siswa per kelas.
Untuk mendukung proses adaptasi siswa yang tinggal di asrama, pemerintah daerah juga menyiapkan layanan pendampingan psikologis.
Pendampingan tersebut bertujuan membantu siswa beradaptasi dengan lingkungan baru sekaligus menjaga kondisi kesehatan mental mereka.
Di sisi lain, berbagai tenaga pendukung turut dipersiapkan guna menunjang operasional sekolah berbasis asrama. Pemerintah akan merekrut wali asrama, wali asuh, tenaga kesehatan, petugas kebersihan, hingga pramusaji.
Rekrutmen tenaga pendukung tersebut melibatkan unsur Taruna Siaga Bencana (Tagana), Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK), serta Pendamping Program Keluarga Harapan (PKH).
“Kebutuhan awal meliputi enam wali asrama dan 27 wali asuh yang akan mendampingi siswa selama tinggal di lingkungan Sekolah Rakyat,” jelas Hendra.
Meski sebagian besar persiapan telah rampung, Pemkab Cirebon masih menunggu petunjuk teknis dari Kementerian Sosial terkait mekanisme penugasan guru sementara, termasuk aturan mengenai pemberian uang lelah serta kemungkinan guru diwajibkan menetap di lingkungan sekolah selama masa penugasan.
“Kami masih menunggu petunjuk teknis dari Kementerian Sosial mengenai hak guru sementara maupun mekanisme penugasannya,” katanya.
Sementara itu, Kepala Dinas Sosial Kabupaten Cirebon, Hafidz Iswahyudi, menegaskan Sekolah Rakyat tidak membuka pendaftaran seperti sekolah pada umumnya.
Menurutnya, peserta didik dipilih melalui sistem penjangkauan berdasarkan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) milik Kementerian Sosial agar program benar-benar menyasar anak-anak dari keluarga miskin dan miskin ekstrem.
“Program ini tidak menggunakan sistem pendaftaran. Seluruh peserta didik ditentukan melalui penjangkauan berdasarkan data DTKS,” ujarnya.
Hafidz menambahkan, kuota utama Sekolah Rakyat diprioritaskan bagi warga Kabupaten Cirebon yang memenuhi kriteria.
Namun, selama pembangunan sekolah di daerah lain masih berlangsung, Sekolah Rakyat Kabupaten Cirebon juga akan menampung sementara peserta didik dari Kabupaten Kuningan, Kabupaten Majalengka, dan Kota Cirebon.
Menurutnya, pembangunan gedung Sekolah Rakyat di sejumlah daerah tersebut ditargetkan mulai beroperasi secara bertahap pada Juli 2026, sehingga untuk sementara para siswa akan mengikuti kegiatan belajar di Kabupaten Cirebon.
“Operasional dilakukan secara bertahap karena pada tahun pertama hanya membuka kelas satu di setiap jenjang pendidikan,” pungkasnya. (Ghofar)
Discussion about this post