KAB. CIREBON, (FC).- Reses pertama ditahun 2021 dimanfaatkan oleh sejumlah Anggota DPRD Kabupaten Cirebon untuk bertemu konstituennya.
Seperti yang dilakukan oleh Anggota Fraksi PKB DPRD Kabupaten Cirebon, Hj Hanifah di Daerah Pemilihan (Dapil) III, belum lama ini.
Dalam resesnya kali ini, Hanifah mendapatkan keluhan dari masyarakat terkait dengan banyaknya jalan berlobang hingga permasalahan sampah.
Rata-rata, warga yang ditemuinya meminta agar pemerintah daerah segera turun tangan menyelesaikan permasalahan yang ada.
Hj Hanifah mengatakan, dari reses pertama 2021 yang telah dijadwalkan selama beberapa hari, pihaknya telah menyerap beberapa aspirasi dari masyarakat Desa Bayalangu Lor, Kalideres, Panguragan, Arjawinangun dan beberapa desa lainnya yang termasuk didalam Dapil III.
Menurutnya, banyak aspirasi yang telah menjadi catatan dirinya sebagai wakil rakyat untuk kemudian diperjuangkan dan direalisasikan.
“Keluhan yang paling banyak saya dapat saat reses ya soal banjir, masalah sampah, hingga jalan berlobang,” kata Hj Hanifah, kepada FC saat ditemui di ruang Fraksi PKB DPRD Kabupaten Cirebon, Senin (1/3).
Selain itu, lanjut Hanifah, masyarakat juga mengeluhkan masalah ekonomi dimasa pandemi Covid-19 ini.
Ada juga persoalan stunting yang menimpa Balita di wilayah tersebut, karena masyarakat kurang mengonsumsi makanan-makanan yang bergizi.
Sehingga, kata dia, perlu ada solusi untuk kembali meningkatkan perekonomian masyarakat di daerah ini.
“Masalah Belajar tatap muka juga salah satu yang dikeluhkan oleh para warga, karena sudah lama sekolah tidak menggelar KBM tatap muka. Jadi mereka menginginkan untuk KBM tatap muka segera berjalan,” ujar Hanifah.
Masih dikatakan Hanifah, sebagai wakil rakyat, tentunya ia akan memperjuangkan apa yang menjadi aspirasi dari masyarakat di Dapilnya.
Khususnya persoalan-persoalan yang berkaitan dengan mitra kerjanya di Komisi DPRD Kabupaten Cirebon.
“Saya ada di Komisi III, jadi jelas saya bakal diperjuangkan soal jalan berlobang, soal irigasi, normalisasi sungai, sampah dan itu akan menjadi prioritas nantinya. Soal stunting, hingga layanan kesehatan hingga seluruh desa mempunyai TPA sementara,” ungkap Hanifah.
Terkait masalah jalan berlobang, kata dia, sebetulnya dari 2020 lalu harusnya sudah diperbaiki oleh DPUPR setempat, karena memang sudah dianggarkan.
Namun pada tahun lalu terjadi refocusing anggaran untuk penanganan Covid-19, sehingga perbaikannya tertunda.
“Dan rencananya tahun ini. Maka berharapnya tahun ini tidak terkena refocusing, supaya anggaran untuk infrastruktur jalan bisa dilakukan tahun ini,” tutur Hanifah. (Muslimin)
Discussion about this post