KUNINGAN, (FC).- Ramainya keluhan masyarakat di media sosial terkait menu dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG) mendapat perhatian dari Plt Ketua DPC Partai Gerindra Kabupaten Kuningan, Toto Tohari.
Ia meminta masyarakat yang menemukan dugaan penyimpangan dalam pelaksanaan program tersebut untuk melaporkannya secara jelas, bukan sekadar menyebarkannya di media sosial.
Menurut Toto, program MBG sebenarnya telah memiliki skema anggaran yang jelas sehingga seharusnya tidak terjadi penyimpangan jika seluruh pihak menjalankannya sesuai aturan.
Ia menjelaskan, anggaran satu porsi MBG berkisar Rp15.000 dengan pembagian sekitar Rp10.000 untuk bahan makanan, Rp3.000 untuk operasional, dan sekitar Rp2.000 untuk mitra pengelola dapur.
“Anggaran satu porsi itu sudah ada pembagiannya. Rp10.000 untuk bahan makanan, sisanya untuk operasional dan mitra pengelola dapur. Karena itu pengelolaannya harus transparan dan sesuai aturan,” ujarnya.
Toto menyebutkan, harga bahan makanan dalam menu MBG masih memungkinkan menyesuaikan dengan harga pasar. Misalnya roti yang berada di kisaran Rp2.000 hingga Rp3.000, serta susu sekitar Rp3.250 hingga Rp3.400 per kemasan.
Menurutnya, jika pengelola dapur menjalankan program secara jujur dan tidak mengambil keuntungan berlebihan, maka anggaran tersebut masih cukup untuk menyediakan menu makanan yang bergizi bagi penerima manfaat.
Namun ia menegaskan, jika masyarakat menemukan kualitas makanan yang buruk, menu yang tidak layak konsumsi, atau dugaan kecurangan dalam pengelolaan program, maka sebaiknya dilaporkan secara jelas agar dapat ditindaklanjuti.
“Kalau memang ada masalah, laporkan. Sebutkan dapurnya dari mana, lokasinya di mana. Jangan hanya posting di media sosial tanpa kejelasan,” katanya.
Toto menilai sejumlah unggahan di media sosial kerap tidak disertai informasi lengkap mengenai asal dapur maupun waktu kejadian, sehingga menyulitkan proses penelusuran.
Ia juga menambahkan bahwa dalam penyusunan menu MBG sebenarnya telah melibatkan tenaga ahli gizi serta pengawasan dari pihak terkait agar kandungan gizi dan harga tetap sesuai standar.
“Menu yang disusun itu ada ahli gizinya dan ada pengawasan. Tidak boleh melebihi harga pasar dan harus memenuhi standar gizi,” jelasnya.
Jika terbukti terjadi pelanggaran atau makanan yang disajikan tidak layak konsumsi, Toto menegaskan pengelola dapur dapat dikenai sanksi tegas, mulai dari penutupan sementara hingga penutupan permanen.
Selain itu, ia mengingatkan masyarakat agar tidak langsung membuang makanan yang diduga bermasalah jika menemukannya.
“Kalau ada temuan seperti telur busuk atau makanan tidak layak, jangan langsung dibuang. Jadikan sampel supaya bisa dibuktikan dan ditindaklanjuti,” pungkasnya.(Angga)
Discussion about this post