KAB.CIREBON, (FC).- Pemkab Cirebon memfasilitasi pembiayaan Kredit Usaha Rakyat (KUR) bagi Pekerja Migran Indonesia (PMI) melalui kerja sama bank bjb Cabang Sumber dan Yayasan Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Rakyat (LPPR).
Kerja sama tersebut ditandai dengan penandatanganan perjanjian dan pelepasan peserta Program Pelatihan Bahasa dan Budaya Jepang di Pendopo Rumah Dinas Bupati Cirebon, Rabu (31/12).
Bupati Cirebon, H Imron mengatakan, pemerintah Kabupaten Cirebon telah memfasilitasi warga kurang mampu tetapi berprestasi untuk mengikuti pelatihan kerja bahasa dan budaya Jepang melalui program pengentasan pengangguran dan kemiskinan.
Menurutnya, ketika para CPMI ini memiliki kompetensi kerja dan siap menghadapi seleksi dari pemberi kerja yakni negara Jepang serta dapat diterima dan ditempatkan untuk bekerja, pemerintah hadir untuk membantunya.
Imron mengungkapkan dengan perjanjian kerja sama dalam pembiayaan KUR, pihaknya ingin melindungi pekerja migran dari sisi pelindungan ekonomi yakni jeratan hutang dengan bunga yang sangat tinggi oleh oknum peminjam keuangan kepada pekerja migran Indonesia khususnya di Kabupaten Cirebon.
“Kami melakukan fasilitasi lembaga perbankan milik Pemerintah Provinsi Jawa Barat hal ini bank bjb agar dapat memberikan program pemberian KUR bagi calon pekerja migran Indonesia khususnya asal Kabupaten Cirebon yang telah mendapatkan kesempatan bekerja dari pemberi kerja negara Jepang,” katanya.
“Jadi KUR yang didapat oleh para pekerja migran ini bisa dipergunakan untuk biaya proses persiapan pemberangkatan sampai dengan tiket pasawat dan meringankan pengembalian pinjaman dengan bunga yang rendah,” imbuhnya.
Kepala Dinas Ketenagakerjaan (Disnaker) Kabupaten Cirebon Novi Hendrianto menyampaikan, kerja sama ini menjadi komitmen daerah dalam menindaklanjuti program pembiayaan PMI yang dicanangkan pemerintah pusat.
“Ini sekaligus komitmen bupati menindaklanjuti program pemerintah pusat untuk KUR PMI. Kita dengan bjb sudah membangun komitmen untuk pembiayaan yang tidak memberatkan para PMI,” ujar Novi Hendrianto.
Menurutnya, skema pembiayaan tersebut membantu calon PMI yang akan ditempatkan di Jepang, mengingat biaya penempatan cukup tinggi.
“Kerja sama dengan bjb dan yayasan ini akan meringankan calon PMI yang akan berangkat ke Jepang. Dari 65 calon PMI, 6 orang sudah berangkat, dan saat ini 25 orang sedang menunggu pemberkasan visa kerja, paspor, dan sebagainya,” kata Novi.
Ia menegaskan, KUR PMI memberi kepastian pembiayaan tanpa agunan serta melindungi pekerja dari jeratan bunga pinjaman yang tinggi.
“Biasanya mereka meminjam ke pihak lain dengan bunga tinggi. Dengan KUR, beban PMI lebih ringan,” katanya.
Novi menjelaskan, besaran pembiayaan KUR bagi calon PMI ke Jepang berkisar Rp35 hingga 40 juta, sementara biaya pelatihan telah ditanggung program. Selain pembiayaan keberangkatan, Disnaker juga menyiapkan pendampingan keluarga PMI. Skema pemberdayaan ekonomi keluarga akan dikembangkan melalui usaha mikro.
“Pola UMKM akan kita jalankan. Orang tua PMI akan berwirausaha dengan sumber dana dari anak-anaknya yang bekerja di Jepang,” ujarnya.
Novi menambahkan penyaluran KUR tahap awal difokuskan untuk penempatan ke Jepang. “Kalau berkas sudah masuk, penandatanganan kontrak dilakukan, dan KUR bisa disalurkan. Untuk Taiwan dan negara lain, kita belum melakukan kerja sama dengan P2MI-nya,” jelasnya.
Sementara itu, Kepala bank bjb Cabang Sumber, Kurniawan Teguh Ariwinarto menyatakan, fasilitas KUR disiapkan khusus bagi peserta program magang Jepang yang dibina LPPR. “Ini disiapkan untuk calon peserta magang yang berangkat ke Jepang. Batas maksimal dari BP2MI sebesar Rp35 juta, dan KUR ini di bawah Rp100 juta tanpa agunan,” kata Kurniawan.
Ia menambahkan, suku bunga KUR PMI ditetapkan sebesar 6 persen per tahun dengan persyaratan administrasi sesuai ketentuan teknis. “Seluruh peserta magang LPPR akan kami fasilitasi sesuai prosedur,” ujarnya. (Ghofar)
Discussion about this post