KAB.CIREBON, (FC).- Pemerintah Kabupaten Cirebon mulai menyiapkan langkah strategis untuk mewujudkan kawasan sentra batik Trusmi sebagai “Malioboro”-nya Cirebon, sejalan dengan harapan Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi yang ingin menjadikan Cirebon sebagai pusat budaya atau “Jogjakartanya Jawa Barat”.
Kepala Bidang Destinasi dan Industri Pariwisata pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Disbudpar) Kabupaten Cirebon, Dadan Subandi, mengatakan pihaknya akan terlebih dahulu melakukan koordinasi dengan Pemerintah Provinsi Jawa Barat sebelum merealisasikan konsep tersebut.
“Kami akan melakukan sounding dan koordinasi dengan provinsi, karena ini berkaitan langsung dengan program besar tingkat Jawa Barat,” ujarnya, Sabtu (28/3).
Dadan menjelaskan, secara konsep penataan kawasan Trusmi akan mengarah pada model kawasan pedestrian seperti Jalan Malioboro di Yogyakarta.
Penataan akan difokuskan pada pengelolaan pedagang kaki lima (PKL) agar lebih tertib dan terarah.
Selain itu, penguatan ekonomi lokal juga menjadi prioritas dengan melibatkan pelaku usaha setempat, mulai dari perajin batik, pengusaha lokal, hingga pemandu wisata dari masyarakat sekitar.
“Kami ingin memanfaatkan potensi lokal. Seperti di Jogja, tukang becak bisa menjadi guide, di sini juga bisa kita kembangkan konsep serupa dengan melibatkan warga lokal,” katanya.
Penataan juga akan diarahkan agar kawasan pasar batik tetap menjadi tujuan utama wisatawan. Disbudpar ingin mendorong pengunjung untuk berbelanja batik di Kawasan Batik Trusmi, bukan sekadar datang untuk wisata kuliner.
“Kami harapkan orang datang ke pasar batik untuk belanja. Kuliner itu pendukung, bukan tujuan utama,” jelas Dadan.
Meski demikian, ia menegaskan bahwa penataan kawasan tidak akan dilakukan secara drastis, seperti mengganti toko-toko yang sudah ada, karena berpotensi menimbulkan dampak sosial dan ekonomi.
“Kalau mengganti toko sembako itu belum ke arah sana. Kami akan fokus pada penataan sesuai kewenangan, sambil berkoordinasi dengan stakeholder terkait apakah perlu relokasi atau penyesuaian,” ujarnya.
Dadan menambahkan, target pengembangan kawasan tersebut diproyeksikan dapat terwujud dalam lima tahun ke depan atau sekitar 2031. Namun, realisasi program tetap bergantung pada sinergi antara pemerintah kabupaten dan provinsi.
“Keinginan ini memang baru disampaikan tahun lalu, jadi tidak bisa instan. Kami targetkan lima tahun ke depan sudah bisa terlihat hasilnya, tentunya setelah koordinasi dengan provinsi,” pungkasnya. (Ghofar)
Discussion about this post