KAB.CIREBON, (FC).- DPRD Kabupaten Cirebon merespons sejumlah aspirasi yang disampaikan Gerakan Pemuda Ansor dalam audiensi yang digelar pada Rabu (25/3) kemarin. Pertemuan tersebut menyoroti penguatan peran pemuda di bidang hukum, ekonomi, serta peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM).
Dalam audiensi itu, Ansor mendorong empat agenda utama, yakni pemberdayaan tim paralegal, penguatan kapasitas legal drafting, optimalisasi koperasi binaan, serta program beasiswa untuk peningkatan SDM.
Wakil Ketua DPRD Kabupaten Cirebon, Hasan Bashori, menilai kolaborasi lintas sektor menjadi kunci dalam menjawab berbagai kebutuhan tersebut. Ia menekankan pentingnya pendekatan penta helix yang melibatkan pemerintah, akademisi, dunia usaha, masyarakat, dan media.
“Beasiswa ke depan harus berbasis kebutuhan riil di lapangan, tidak hanya akademik, tetapi juga diarahkan pada profesi aplikatif seperti arsiparis, praktisi hukum, atau wirausaha teknis,” ujarnya.
Selain itu, ia menyoroti potensi pengembangan UMKM melalui sinergi dengan Ansor. Menurutnya, pelatihan dan lokakarya dapat meningkatkan kapasitas pelaku usaha, termasuk memperkuat peran agregator dalam rantai distribusi produk.
Di sisi regulasi, DPRD menilai masih terdapat sejumlah Peraturan Daerah (Perda) yang belum berjalan optimal. Hasan menyebut kondisi tersebut sebagai “Perda mandul” yang perlu diperkuat melalui aturan turunan seperti Peraturan Bupati agar implementasinya lebih efektif.
Sementara itu, Ketua Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda), Lukman Hakim, mengapresiasi langkah Ansor dalam membentuk tim paralegal. Ia menilai kehadiran paralegal dapat membantu masyarakat dalam menghadapi persoalan hukum, termasuk sengketa lahan.
“Ke depan, kami membuka ruang agar Ansor dapat ikut mengawal kasus-kasus yang masuk, khususnya yang berkaitan dengan kepentingan masyarakat,” katanya.
Lukman juga menekankan pentingnya pelibatan masyarakat dalam proses penyusunan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda). Ia bahkan mendorong agar organisasi seperti Ansor dilibatkan dalam pembahasan regulasi yang relevan.
Ketua DPRD Kabupaten Cirebon, Sophi Zulfia, menambahkan partisipasi publik menjadi faktor penting dalam memperkuat fungsi representasi DPRD. Menurutnya, keterlibatan komunitas dapat membantu lembaga legislatif dalam menyerap aspirasi masyarakat secara lebih luas.
“Kami membutuhkan peran komunitas seperti Ansor untuk membantu memetakan persoalan di lapangan, sehingga kebijakan yang dihasilkan benar-benar tepat sasaran,” ujarnya.
Audiensi ini menjadi bagian dari upaya membangun pola hubungan kolaboratif antara DPRD dan masyarakat. Ke depan, sinergi tersebut diharapkan mampu memperkuat implementasi kebijakan daerah serta mendorong pemberdayaan masyarakat secara berkelanjutan. (Ghofar)
Discussion about this post