JAKARTA, (FC).- Komisi V DPR RI menerima audiensi Komisi III DPRD Kabupaten Cirebon terkait program pengendalian banjir dan pembangunan infrastruktur di Kabupaten Cirebon, Jumat (6/2).
Pertemuan tersebut membahas persoalan banjir tahunan yang dinilai masih menjadi ancaman serius di sejumlah wilayah perbatasan.
Wakil Ketua DPRD Kabupaten Cirebon dari Fraksi PKB, Hasan Basori, menyampaikan kehadiran pihaknya merupakan bentuk komitmen untuk memperkuat kolaborasi dengan pemerintah pusat, khususnya dalam penanganan Daerah Aliran Sungai (DAS) yang menjadi kewenangan pemerintah pusat.
Hasan Basori mengatakan DPRD Kabupaten Cirebon berupaya mendorong percepatan penanganan banjir melalui sinergi lintas lembaga.
Ia menegaskan, pengelolaan DAS membutuhkan peran pemerintah pusat karena menyangkut kewenangan balai wilayah sungai.
Dalam audiensi tersebut, anggota Komisi III DPRD Kabupaten Cirebon dari Fraksi PKS, Dara Darmanto, menjelaskan kondisi geografis wilayah Kabupaten Cirebon yang berbatasan langsung dengan Kabupaten Brebes, Jawa Tengah, di sebelah timur, serta Kabupaten Kuningan di bagian selatan.
Darmanto menyebutkan terdapat dua sungai utama yang berpengaruh terhadap potensi banjir di Kabupaten Cirebon, yakni Sungai Cisanggarung dan Sungai Cijangkelok.
Ia menjelaskan kedua sungai tersebut memiliki hulu di wilayah Kabupaten Kuningan.
Menurutnya, curah hujan tinggi di wilayah hulu sering menyebabkan banjir di Kabupaten Cirebon, meskipun wilayah tersebut tidak mengalami hujan.
Ia menyebut sejumlah kecamatan yang terdampak banjir meliputi Kecamatan Waled, Ciledug, Pasaleman, Pabedilan, dan Losari.
“Itu kecamatan-kecamatan yang berada di perbatasan Jawa Barat dan Jawa Tengah. Setiap tahun banjir di wilayah tersebut bisa terjadi 20 hingga 30 kali. Bahkan di Kecamatan Waled, banjir bisa mencapai 30 kali dalam setahun,” ujar Darmanto
Ia juga menilai penanganan banjir belum berjalan maksimal.
Menurut Darmanto, sebagian sungai yang menjadi kewenangan Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Cimanuk-Cisanggarung belum mendapatkan penanganan menyeluruh.
Ia menyebut upaya normalisasi yang dilakukan sering kembali tertutup sedimentasi atau terdampak longsor dalam waktu singkat.
“Normalisasi hanya dilakukan beberapa meter, lalu tertutup lagi. Dalam satu tahun bisa kembali longsor, sehingga belum menjadi solusi jangka panjang,” katanya.
Ia berharap pemerintah pusat dapat memberikan perhatian serius terhadap persoalan banjir yang terus berulang di wilayah perbatasan tersebut.
Darmanto secara langsung meminta dukungan anggota Komisi V DPR RI untuk mendorong solusi konkret.
“Sehingga mohon untuk Mas Daniel yang terhormat agar bisa memberikan solusi terkait banjir di Kabupaten Cirebon,” ujarnya.
Menanggapi hal tersebut, anggota Komisi V DPR RI, Daniel Mutaqien Syafiuddin, meminta DPRD Kabupaten Cirebon menyusun daftar prioritas wilayah yang membutuhkan penanganan banjir secara tertulis.
Daniel mengatakan data tersebut akan menjadi dasar untuk koordinasi dengan Balai Besar Wilayah Sungai guna menentukan langkah penanganan.
“Untuk pengendalian banjir saya minta tertulis, lokusnya mana saja, nanti saya sampaikan ke BBWS,” ujar Daniel. (Andriyana)
Sumber: Youtube/TVR Parlemen
Discussion about this post