KUNINGAN, (FC).- Kenaikan bahan bakar minyak (BBM) membuat Polres Kuningan menggelar Forum Group Discussion (FGD) dengan tema Menjaga Kondusifitas Kamtibmas Kuningan Pasca Kenaikan Harga BBM Bersubsidi. Di Aula Bank Jabar (BJB) Kuningan.
Dalam FGD tersebut, hadir Bupati Kuningan H. Acep Purnama, Kapolres Kuningan AKBP. Dhany Aryanda, Ketua DPRD Kuningan Nuzul Rachdy, medorator Abdul Jalil Hermawan, peserta FGD diantaranya komunitas Ojol, forum pedagang, forum angkutan, mahasiswa, Kadishub Kuningan H.M. Mutofid, Sekretaris DPMD H. Akhmad Faruk dan Kaban Kesbangpol Budi Alimudin.
Menurut Bupati Acep usai membuka FGD menyampaikan bahwa FGD ini merupakan langkah awal yang baik ditempuh dengan adanya kenaikan BBM bersubsidi.
“Dengan hadirnya semua elemen, seperti Forum Pedagang Kaki Lima, forum angkutan, mahasiswa dari berbagai elemen, dan kepala SKPD terkait ini untuk melahirkan masukan yang konstruktif mengantisipasi dan meminimalisir dampak akibat adanya kebijakan dari pemerintah pusat yang telah menaikan subsidi BBM,” jelas Acep, Rabu (7/9).
Disebutkan Acep, angkutan adalah salah satu urat nadi untuk pertumbuhan ekonomi yang lainnya, sehingga dengan kenaikan BBM yang sulit ditahan itu, maka setidaknya Kabupaten Kuningan ada kebijakan yang bisa menjadi alat peredam kejut, dan masyarakat tidak kecewa.
“Salah satunya akan adanya penyaluran BLT, BPUM dari presiden untuk pelaku UMKM melalui kantor Pos, saya juga akan bergerak meninjau agar semua tepat sasaran,” ujar Acep.
Sementara itu, Kapolres Kuningan AKBP. Dhany Aryanda memastikan bahwa Kabupaten Kuningan saat ini masih dalam keadaan kondusif, dan terkontrol.
“Kami dari kepolisian juga sebelum kenaikan kita melakukan penjagaan tiap SPBU hingga saat ini, Alhamdulilah masih kondusif,” kata Dhany.
Selain itu, lanjut Dhany, pihaknya akan terus melakukan monitoring situasi dan pasca kenaikan BBM yang sudah menjadi instruksi dari Kapolri maupun Kapolda Jawa Barat.
“Kita juga memetakan sektor mana saja yang terdampak kita akan bantu, yang pasti kita siap mendukung apapun yang menjadi kebijakan pemerintah,” ujar Dhany.
Sementara, Ketua DPRD Kuningan, Nuzul Rachdy mengingatkan menghadapi situasi yang sulit ini, agar tidak membuat situasi lebih buruk lagi seperti instablitas dan segalanya.
“Kita sebagai lembaga DPRD sudah menyampaikan melalui forum, dan seluruh Indonesia juga menolak,” kata Zul singkat.
Masih ditempat yang sama, Kadishub Kuningan menyebutkan sebagai antisipasi sementara, pihaknya telah mengeluarkan surat kenaikan tarif sementara untuk angkutan umum. Dari harga Rp4000 untuk umum menjadi Rp5.000 dan pelajar dari Rp2.000 menjadi Rp3.000 dan untuk angkutan perdesaan dari Rp460/kilometer menjadi Rp590/kilometer. (Ali)
Discussion about this post