KAB. CIREBON, (FC).- Anggota DPRD Kabupaten Cirebon, Ismiyatul Fatihiyah Yusuf menyebut dua perusahaan yang sempat didemo ribuan pekerja merupakan dampak dari akumulasi industri yang kurang memperhatikan lingkungan.
Pasalnya perusahaan-perusahaan yang ada di kawasan timur Kabupaten Cirebon tersebut hanya mementingkan industri, sehingga mengabaikan kepentingan warga setempat.
“Demikian benang merah dampak sosial ditetapkannya wilayah timur Kabupaten Cirebon sebagai kawasan industri, karena tampaknya kurang berdampak nyata bagi warga sekitarnya. Ini juga yang dikeluhkan warga di kawasan Kecamatan Pabedilan,” kata Ismi sapaan akrabnya, kemarin.
Ia mengungkapkan, sejumlah persoalan, mulai dari keberpihakan lapangan pekerjaan (karyawan), CSR, hingga kepedulian nasib para petani penggarap, UMKM sampai perizinan yang perlu dipertanyakan. Sehingga saat reses, warga yang hadir seolah menumpahkan keluh kesahnya atas kemajuan wilayah timur Kabupaten Cirebon namun tidak ada dampaknya.
“Salah satu contohnya, ada warga yang sudah mendaftar jadi karyawan di PT Longrich sampai tiga tahun belum juga ada panggilan, berdirinya perusahaan-perusahaan, namun belum beroperasi dan patut diduga perizinannya hingga kekhawatiran alih fungsi lahan besar-besaran tanpa ada solusi keberlanjutan,” ungkapnya.
Selain itu juga, salah satu warga Pabedilan yang hadir di reses juga yang mengaku resah dengan kehadiran pabrik di timur Kabupaten Cirebon namun tidak berpihak pada warga lokal. Salah satunya, PT Longrich yang harus lewat administrasi terlebih dahulu, dan waktu tunggunya lama.
“Masalah PT Longrich, warga pribumi sulit kerja, kami minta aspirasi ini disampaikan anggota dewan agar mengutamakan pribumi. Salah satunya ada halangan, karena harus lewat ADM (biaya masuk jadi karyawan) yang memberatkan warga sekitar. Pribumi sulit kerja di Longrich,” katanya.
Menurut dia, meski timur Kabupaten Cirebon maju dengan bangunan industrinya, namun, serapan tenaga kerja sekitar perusahaan belum signifikan. Bahkan, pihaknya menduga, banyaknya perusahaan atau bangunan di timur Kabupaten Cirebon belum beroperasi karena perizinan.
Sehingga, kata Ismi, pihaknya meminta agar dilakukan pengecekan perihal perizinan perusahaan agar warga sekitar bisa mendapatkan pekerjaan yang layak dan terserap. “Gedung-gedung pabrik sudah berdiri di Pabedilan, tapi belum aktif menerima karyawan, apakah perizinan belum selesai atau gimana? Kalau izin belum beres maka dewan bisa membantunya. Karena warga disini pada ngebet pengen kerja. Tentu, perusahaan juga harus mengutamakan warga sekitar. Karena, industri tumbuh juga harus bisa dinikmati warga sekitar,” ujarnya.
Pihaknya juga mempertanyakan alih fungsi lahan ke industri serta dukungan untuk usaha tani harus menjadi perhatian serius. Karena, bukan hanya industrinya yang maju, namun warganya yang mayoritas petani kurang diperhatikan dampaknya.
Sehingga, ini harus jadi perhatian serius dari para pemangku kebijakan agar kemajuan industri juga diimbangi dukungan untuk pekerjaan masyarakat sekitar.”Kami mohon perhatian untuk pengairan, kemudian Jalan Usaha Tani juga sulit. Kami juga minta, sawah-sawah yang tersisa sekarang jangan dialihfungsikan, bila perlu jangan dikasih izin baik untuk industri maupun perumahan. Serta, mohon ruang hijau yang tersisa dipertahankan. Kalau lahan tidak ada, kemudian tidak dapat pekerjaan kan yang susah juga masyarakat,” tegasnya.
Tak hanya itu, dengan adanya kemajuan industri di Timur Cirebon, UMKM kecil juga terkena dampaknya karena lahan mukai berkurang. Saat ini, pengusaha UMKM kecil tergerus dengan kemajuan industri. Dimana, banyak warga karena faktor usaha tidak bisa kerja padahal masih produktif.
“Perlakuan khusus untuk usia warga pribumi harusnya menjadi prioritas dari perusahaan yang berdiri di timur Kabupaten Cirebon, khususnya di Pabedilan,” kata Ismi.
Ismi mengaku akan menampung seluruh aspirasi warga dan akan menjadi konsentrasi dirinya. Di mana, aspirasi tersebut akan dibawa ke rapat atau paripurna DPRD, sehingga ada keberpihakan kepada warga lokal.
Sebelumnya, ribuan pekerja dari PT Yihong Novatex Indonesia dan PT Long Rich Indonesia melakukan unjuk rasa di depan Kantor Bupati Cirebon, Selasa (11/3/2025). Aksi tersebut lantaran ribuan pekerja dari PT Yihong Novatex Indonesia terkena Pemutusan Hubungan Kerja (PHK).
Salah satu perwakilan pekerja, Suryana mengatakan, pihaknya menuntut agar PT Yihong Novatex Indonesia tidak melakukan PHK secara sepihak. Menurutnya pihak pabrik mengelabui para pekerja pabrik mengalami pailit, namun tidak bisa membuktikannya.
“Harapan kami cuma pengen seluruh karyawan PT Yihong Novatex Indonesia yang jumlahnya seribu lebih bisa dipekerjakan kembali secepatnya,” katanya.
Ia menyebut tidak hanya pekerja pabrik yang terkena PHK, melainkan HRD juga terdampak dengan pemutusan kerja sepihak tersebut. “Bahkan kita bingung, kenapa kok HRD bisa di PHK? Sementara kan gajian kita tanggal 14 ini. Sekarang HRD di PHK siapa yang menghitung gaji kita? Gitu aja sih logikanya. Ini kenapa sih di PHK HRD nya?” katanya.
Ia menduga perusahaan tidak mau mengikuti peraturan dari pengawas tenaga kerja (Wasnaker) yang mau para pekerja di angkat jadi karyawan. “Yang harus diangkat jadi karyawan tetap itu 617 orang. Tetapi agar tidak mengangkatnya, sehingga pekerja terkena PHK dengan segala alasan,” katanya.
Disinggung soal kapan terkena PHK, Suryana mengaku ia mendapatkan surat pemutusan kerja pada 10 Maret. Ia mengatakan, sebelum dilakukan PHK massal, sejumlah pekerja melakukan aksi mogok untuk spontanitas karena tiga karyawan di PHK terlebih dahulu.
“Ada tiga pekerja yang terkena PHK, kami lakukan mogok kerja karena spontanitas, mereka bertiga merupakan rekan kami, tetapi imbasnya ribuan pekerja terkena PHK sepihak,” ungkapnya.
Ia mengungkapkan, ketika para pekerja ketemu dengan Pemerintah Kabupaten Cirebon memiliki angin segar. Pasalnya pemerintah akan membantu para pekerja yang terkena PHK massal. “Pemerintah akan membantu kita masalah ini kelar. Dan insya Allah pemerintah akan perjuangkan kita buat bekerja kembali,” katanya.
Ditempat yang sama, Sekda Kabupaten Cirebon, Hilmi Rivai mengatakan, pemerintah akan membantu para pekerja yang terkena PHK sepihak. Bahkan Bupati Cirebon pada Rabu (12/3/2025) akan melakukan pertemuan dengan pihak perusahaan.
“Pada prinsipnya kami pemerintah daerah adalah orang tuanya teman-teman pekerja dan harus dikomunikasikan dengan sebaik-baiknya. Keluhan-keluhan itu adalah keluhan yang sangat wajar bagi kami sehingga nanti insya Allah besok Pak Bupati sudah bersedia untuk bermediasi
dengan teman-teman perusahaan, PT Yihong dan PT Long Rich,” katanya.
“Mudah-mudahan apa yang disampaikan keluhan teman-teman bisa diakomodir dan semuanya bisa bekerja kembali,” imbuhnya.
Hilmi mengungkapkan, di Kabupaten Cirebon tidak boleh ada kejadian seperri Sritex yang telah melakukan PHK kepada puluhan ribu pekerja. “Kami tidak mengharapkan kejadian Sritex terjadi di Cirebon.Ya kalau ada isu-isu bahwa itu pailit dan lain sebagainya, itu perlu dikaji kembali karena untuk penentuan pailit kan prosesnya sangat panjang,” pungkasnya. (Ghofar)
Discussion about this post