KAB. CIREBON, (FC).- Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Cirebon menilai perencanaan Dinas Perhubungan (Dishub) saat ini belum sepenuhnya menjawab tantangan konektivitas dan keselamatan lalulintas yang dihadapi masyarakat.
Dewan mendorong agar Dishub mampu menjadikan sektor transportasi sebagai salah satu motor pembangunan daerah pada 2026. Dorongan itu disampaikan dalam rapat Badan Anggaran (Banggar) yang membahas Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) tahun anggaran 2026, belum lama ini.
“Kita mendorong agar anggaran tahun 2026 mampu menjawab tantangan di sektor transportasi, terutama dalam peningkatan konektivitas dan keselamatan lalu lintas,” tegas Wakil Ketua DPRD Kabupaten Cirebon, Raden Hasan Basori.
Menurut Hasan, penguatan infrastruktur transportasi tidak hanya soal membangun jalan atau jembatan, tetapi juga memastikan akses yang lebih mudah, aman, dan efisien bagi masyarakat. Ia menekankan agar setiap program berorientasi langsung pada kebutuhan publik.
Sementara itu, Wakil Ketua DPRD Kabupaten Cirebon, Teguh Rusiana Merdeka, menegaskan pentingnya keselarasan program Dishub dengan arah pembangunan daerah.
“Program-program yang diajukan harus tepat sasaran, efektif, dan mampu menjawab kebutuhan mobilitas masyarakat Kabupaten Cirebon ke depan,” ujar Teguh.
DPRD Kabupaten Cirebon berharap pembahasan KUA-PPAS 2026 ini menjadi momentum untuk memperkuat sinergi antara legislatif dan eksekutif dalam merancang kebijakan anggaran yang responsif dan berkelanjutan.
Dengan pengelolaan transportasi yang tepat, konektivitas antarwilayah di Kabupaten Cirebon diharapkan meningkat, memacu pertumbuhan ekonomi, dan memperluas akses pelayanan publik bagi warga. (Suhanan)
Discussion about this post