KAB. CIREBON, (FC).- Lemahnya validitas data kepesertaan BPJS Kesehatan Penerima Bantuan Iuran (PBI) berpotensi menyebabkan kebocoran anggaran daerah. Pasalnya, ribuan peserta yang tercatat masih aktif ternyata telah meninggal dunia, namun iurannya terus dibayarkan oleh Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Cirebon tiap tahun.
Persoalan tersebut mencuat saat pembahasan anggaran BPJS Kesehatan yang nilainya hampir mencapai Rp100 miliar. Hal ini menjadi sorotan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Cirebon dari Fraksi PDI Perjuangan, Aan Setiawan, menilai ketidaksinkronan data antar instansi menjadi hambatan serius dalam proses penganggaran.
“Kita mau menganggarkan BPJS hampir Rp100 miliar, tapi datanya amburadul. Antarinstansi saling klaim data. Dari Disdukcapil disebutkan ada perkembangan, ada yang lahir dan meninggal, tapi tidak sinkron dengan data penerima BPJS,” kata Aan belum lama ini.
Berdasarkan data sementara, Pemkab Cirebon saat ini masih menanggung iuran BPJS untuk hampir 5.000 warga yang telah meninggal dunia. Selain itu, ditemukan pula sekitar 5.000 hingga 6.000 peserta BPJS PBI yang bukan merupakan warga Kabupaten Cirebon.
Menurut Aan, persoalan tersebut bukan hal baru dan terus berulang setiap tahun, sehingga berpotensi membebani keuangan daerah. Ia juga menilai sulitnya penelusuran data disebabkan oleh identitas penerima yang tidak jelas dan tidak terverifikasi secara berkala.
Ia menjelaskan, banyak kasus kematian warga yang tidak dilaporkan secara administratif hingga ke tingkat Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil). Akibatnya, status kepesertaan BPJS tidak berubah dan tetap ditanggung oleh APBD.
“Yang meninggal itu tidak tercatat karena tidak ada laporan dari desa. Otomatis datanya tidak berubah, dan BPJS mereka masih dibayari Pemkab Cirebon,” ujarnya.
Padahal, lanjutnya, persoalan tersebut dapat disederhanakan jika dilakukan verifikasi lapangan secara langsung. Ia mendorong agar dinas dan lembaga terkait melakukan sampling data di tingkat desa.
“Cukup lakukan sampling ke beberapa desa. Libatkan Dinsos, BPJS, Puskesos, Dinkes, dan Komisi IV. Di sana bisa diverifikasi langsung. Saya yakin, data tiap instansi pasti berbeda,” ungkapnya.
Menurut Aan, dari hasil verifikasi tersebut dapat ditentukan data yang paling mendekati kondisi riil untuk dijadikan acuan bersama. Ia pun mengaku telah melaporkan rencana verifikasi data tersebut kepada pimpinan DPRD dan berharap dapat segera direalisasikan.
“Kalau tidak ada sinkronisasi, anggaran yang dikucurkan pasti tidak tepat sasaran. Ini yang harus segera dibenahi,” pungkasnya. (Suhanan)
Discussion about this post