BANDUNG, (FC).- Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi meminta Bank BJB untuk menurunkan suku bunga. Hal tersebut ditegaskan Dedi Mulyadi saat pidato penyampaian nota pengantar LKPJ Gubernur pada Rapat Paripurna DPRD Propinsi Jawa Barat, 21 Maret 2025.
”Saya minta Bank Jabar di RUPS nanti segera menurunkan bunganya, karena bunga Bank Jabar terlalu besar menurut saya,” ungkap Gubernur Jabar.
Menurutnya, penurunan suku bunga ini bertujuan untuk mendorong akses ekonomi berkembang dan berjalan.
“Mulai April nanti ada tender-tender terbuka dilakukan dimana-mana. Para kontraktor daerah menggunakan jasa bank jabar dengan tingkat bunga rendah, maka itu akan mendorong pertumbuhan ekonomi di Jawa Barat. Kalau bunganya rendah maka mereka juga akan melahirkan kualitas Pembangunan yang baik dan uangnya cepat berputar di seluruh wilayah Provinsi Jawa Barat,” ujar Kang Dedi Mulyadi (KDM), sapaan akrab Gubernur Jabar.
Dalam pidatonya Dedi Mulyadi menekankan 4 hal kepada Bank BJB yang harus dilakukan sebagai berikut:
- Menurunkan suku bunga.
- Merampingkan struktur birokrasi di Bank BJB
- Mengurangi jumlah komisaris dan direktur
- Menurunkan biaya operasional yang mencapai 90 persen, harus turun ke angka 45 persen
“Kalau itu dilakukan, maka deviden Bank Jabar akan meningkat ke depan,” tegasnya
Selain itu, ia juga menyoroti persoalan CSR Bank BJB. Menurutnya, jika sekiranya CSR menimbulkan masalah dan disalahgunakan, lebih baik CSR itu dimasukan ke kas daerah menjadi pendapatan daerah dan menjadi deviden yang mendongkrak angka pembangunan.
“Karena Ketika CSR itu kebijakannya politik, seringkali terjadi penyimpangan dan penyalahgunaan atas nama CSR,” ungkapnya
Bank BJB juga diminta melakukan restrukturisasi terhadap jumlah kantor. Jika kantor cabangnya tidak produktif, ia minta ditutup saja.
“Pembangunan dan pengembangan fasilitas yang baik justru harus ada di kantor-kantor cabang. Saya tidak meridhoi lagi Bank Jabar membangun menara di Jakarta yang tidak ada manfaatnya bagi pelayanan terhadap masyarakat,” tegas Dedi Mulyadi.***
Sumber: Youtube/DPRD Jawa Barat
Discussion about this post