KAB.CIREBON, (FC).- Persoalan sampah di Kabupaten Cirebon kian mengkhawatirkan. Dengan potensi timbunan mencapai sekitar 1.200 ton per hari, tapi kemampuan pengangkutan Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Cirebon saat ini baru menyentuh 450 ton per hari, atau belum separuh dari total produksi sampah harian.
Kondisi tersebut memaksa DLH membagi wilayah pelayanan pengangkutan sampah menjadi dua zona utama, yakni wilayah timur dan wilayah barat, sebagai langkah optimalisasi di tengah keterbatasan fasilitas Tempat Pembuangan Akhir (TPA).
Sekretaris DLH Kabupaten Cirebon, Fitroh Suharyono, menjelaskan bahwa wilayah timur sepenuhnya dilayani oleh TPA Kubangdeleg yang memiliki luas sekitar 6 hektare dengan kapasitas estimasi 500 ton per hari.
Sementara itu, wilayah barat masih bergantung pada TPA Gunung Santri dengan luas 2,5 hektare dan kapasitas sekitar 400 ton per hari.
“Secara sistem sudah dibagi, tapi kemampuan riil pengangkutan kami saat ini baru sekitar 450 ton per hari,” ujar Fitroh, Rabu (4/2).
Ia mengakui, keterbatasan armada, infrastruktur, serta kapasitas TPA menyebabkan ratusan ton sampah belum tertangani setiap harinya.
Sampah yang tidak terangkut tersebut sebagian dikelola secara mandiri oleh desa-desa, namun sebagian lainnya berpotensi tercecer dan menimbulkan persoalan lingkungan.
“Masih ada sisa sampah yang belum terangkut. Ada yang dikelola mandiri oleh desa, tapi ada juga yang berisiko mencemari lingkungan,” ungkapnya.
Untuk keluar dari persoalan klasik tersebut, DLH Kabupaten Cirebon kini menyiapkan langkah strategis dengan mengajukan Program Solid Waste Management for Sustainable Urban Development ke Kementerian Pekerjaan Umum (PU).
Program tersebut merupakan sistem pengelolaan sampah modern yang menitikberatkan pada pengurangan sampah dari sumbernya, peningkatan kapasitas pengolahan, serta penerapan konsep ekonomi sirkular. Pendanaan program ini didukung oleh skema anggaran internasional.
“Program ini sedang kami ajukan. Jika seluruh persyaratan terpenuhi, akan disetujui oleh Kementerian PU,” kata Fitroh.
Dalam pelaksanaannya, program tersebut mencakup penyusunan Feasibility Study (FS), Readiness Criteria (RC), hingga Detailed Engineering Design (DED) untuk pembangunan Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST).
Selain itu, program ini melibatkan dukungan hibah dan kerja sama dari sejumlah lembaga internasional, di antaranya Alliance to End Plastic Waste (AEPW) dan Asian Infrastructure Investment Bank (AIIB).
“Tujuan utamanya adalah menciptakan sistem pengelolaan sampah yang berkelanjutan, ramah lingkungan, sekaligus bernilai ekonomi,” jelasnya.
Fitroh menambahkan, jika program tersebut terealisasi, khususnya di wilayah timur Kabupaten Cirebon, akan dibangun fasilitas pengolahan sampah yang memungkinkan kerja sama dengan pihak ketiga.
“Dengan langkah bertahap ini, kami berharap permasalahan sampah di Kabupaten Cirebon bisa ditangani secara lebih sistematis dan berkelanjutan,” pungkasnya. (Ghofar)
Discussion about this post