KOTA CIREBON, (FC). – Panglima Tinggi Laskar Macan Ali Prabu Diaz menanggapi dingin rencana pemerintah Kota Cirebon yang akan melakukan pendataan warga di jalan raya. Menurutnya hal tersebut sia-sia dan tidak efektif.
“Saya sebagai masyarakat Kota Cirebon dan juga selaku relawan tidak setuju dan kurang efektif. Kegiatan pendataan di jalan adalah kegiatan yang sangat tidak efektif serta hanya membuang-buang waktu dan membuang-buang anggaran saja,” ucap Prabu Diaz kepada FC
Prabu Diaz mengungkapkan, pemerintah daerah harusnya melakukan rapat terbatas untuk membuat satgas di tingkat RT, RW, Kelurahan dan Kecamatan, melakukan pendataan pendatang dan melakukan pendataan orang sakit, yang tidak hanya pendataan tentang COVID-19 saja.
Prabu Diazpun berharap pemerintah daerah membuat posko untuk melakukan pendataan seluruh penyakit. “Saya berharap pemerintah daerah Kota Cirebon membuat posko utama di pusat kota yang khusus melakukan pendataan semua penyakit dan dampak sosial jangan dilupakan,” katanya.
Prabu Diazpun mengomentari tentang keputusan walikota Cirebon Nasrudin Azis yang mengatakan Cirebon sudah masuk Zona Merah.
“Saya pikir penetapan zona merah harusnya dari beberapa hari yang lalu ketika warga Cirebon terdampak COVID-19, walaupun tidak diCirebon sakitnya ataupun meninggalnya bukan di Kota Cirebon harusnya sudah Zona Merah, untuk meningkatkan kesadaran masyarakat Kota Cirebon” katanya
Terkait dengan rencana pemerintah daerah tentang penyekatan daerah Prabu Diaz sangat tidak setuju.
“Saya sangat tidak Setuju, untuk penyekatan juga harus melakukan pengkajian yang sangat dalam” kata Prabu Diaz.
Prabu Diaz mengungkapkan efek dari ekonomi dan dampak sosialnya sangat besar.
“Kalau dilakukan penyekatan dampak ekonomi dan dampak sosial lainnya sangat besar dan belum saatnya melakukan itu,” katanya.
Prabu Diaz mengatakan keadaan dilapangan belum bisa dikatakan gawat.
“Kami yang berkaitan langsung dengan masyarakat dan tau dilapangan keadaannya seperti apa, saya rasa belum dapat dipandang gawat,” katanya.
Prabu juga mengatakan pemerintah Kota Cirebon harusnya mengakaji ulang. “Pemerintah daerah Kota Cirebon saya berharap mengkaji ulang dan harusnya melibatkan semua unsur baik dari pemerintah Kota Cirebon, dan bagian terkait serta yang turun langsung kelapangan seperti relawan dan wartawan jadi tau seperti apa keadaan di lapangan,” pungkasnya. (SAKTI)
Discussion about this post