KAB. CIREBON, (FC).- Untuk mendukung pengelolaan keuangan desa atau sistem keuangan desa (Siskeudes) di Kabupaten Cirebon. Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) setempat membutuhkan anggaran Rp 1,5 miliar.
Hal itu terungkap saat Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Cirebon menggelar rapat kerja dengan DPMD, Diskominfo serta pihak bank bjb, di ruang Komisi I, Selasa (7/2) kemarin.
Usai rapat kerja, Sekretaris Komisi I DPRD Kabupaten Cirebon, Tarseni menjelaskan, sistem transaksi nontunai yang akan diterapkan oleh DPMD dan Diskominfo ini untuk mempermudah keuangan yang ada di desa. Seperti untuk pengambilan BLT, dana desa, dan lainnya.
“Tapi ini masih wacana, belum bisa diterapkan karena anggaran juga masih perlu untuk menguploadnya. Yang jelas sih dengan diterapkannya transaksi nontunai ini untuk mempermudah keuangan. Khususnya di desa-desa,” kata Tarseni.
Untuk mendukung sistem keuangan desa yang dilakukan secara nontunai ini, kata Tarseni, masih membutuhkan anggaran Rp 1,5 miliar lagi.
“Semoga saja anggaran itu bisa terealisasi dan aplikasi sistem keuangan desa secara nontunai ini bisa diterapkan,” katanya.
Yang jelas, kata dia, Komisi I DPRD Kabupaten Cirebon sangat mendukung rencana sistem keuangan desa secara nontunai ini diterapkan. Sebab, akan sangat membantu dan mempermudah desa-desa dalam mengelola keuangan desa mereka.
Sementara itu, Ketua Komisi I DPRD Kabupaten Cirebon, H Sofwan menyampaikan, dalam rapat pihaknya bersama DPMD, Diskominfo dan bank bjb juga membahas kaitan dengan satu data. Hanya saja butuh payung hukum agar lebih konkrit.
“Biar menjalankannya itu lebih kuat. Dan ini dari teman-teman anggota komisi I juga sudah mengusulkannya ke Propemperda untuk dimasukan di Propemperda kaitannya satu data ini,” ujar Politisi Gerindra ini. (Suhanan)
Discussion about this post