KAB. CIREBON, (FC).- Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat telah mengeluarkan Surat Edaran (SE) terkait dengan Kegiatan Belajar Mengajar (KBM) tatap muka pada Januari 2021.
Menanggapi hal tersebut, anggota DPRD Provinsi Jawa Barat Fraksi Partai Demokrat Sri Budiharjo Hermawan mengingatkan agar Disdik lebih mengedepankan Protokol Kesehatan.
Pria yang akrab disapa SBH ini mengatakan, dirinya mendukung terkait rencana tersebut. Menurutnya, selama sistem belajar menggunakan Daring (online), banyak persoalan yang timbul, mulai dari persoalan kuota, perangkat pendukung dan lain-lain.
“Kalau untuk tingkat SMP dan SMA saya mendukung kalau dilakukan belajar tatap muka, kalau untuk tingkat SD saya kurang setuju. Yang terpenting Pemprov bisa mengutamakan protokol kesehatan dengan ketat,” ujar SBH kepada FC saat ditemui dikediamannya di Jalan Sultan Ageng Tirtayasa Kedawung Kabupaten Cirebon, Senin (21/12).
Menurut SBH, banyak orang tua murid yang tidak mampu karena dibebankan dengan pembelian kuota internet. Belum lagi, banyak juga masukan ternyata selama daring, anak-anak justru banyak bermain dengan teman-temannya. Tentunya ini tidak efektif.
“Jika memang KBM secara tatap muka akan dibuka, Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat perlu melakukan persiapan secara matang. Salah satunya mempersiapkan sarana dan prasarananya,” kata SBH.
Selain itu, ia juga meminta agar Disdik dapat memberikan arahan kepada kepala sekolah beserta para guru terkait hal-hal yang perlu dilakukan dalam melaksanakan KBM tatap muka, khususnya dalam penerapan protokol kesehatan.
Hal tersebut penting dilakukan agar para guru dapat menerapkan bersama anak didiknya saat KBM tatap muka mulai dilaksanakan.
“Kuncinya satu, protokol kesehatan dapat dijaga secara konsisten apa tidak”, tutur SBH. (Muslimin)
Discussion about this post