KOTA CIREBON, (FC).- Layanan Bus Rapid Transit (BRT) Trans Cirebon resmi dihentikan operasinya sejak 1 Januari 2026.
Penghentian layanan ini disebabkan oleh keterbatasan anggaran subsidi dan pendapatan operasional yang tidak sebanding, sehingga armada bus saat ini dikembalikan menjadi aset daerah Kota Cirebon
Terkini, Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Cirebon berencana mengaktifkan kembali layanan Bus Rapid Transit (BRT) Trans Cirebon sebagai salah satu upaya meningkatkan pelayanan transportasi publik.
Namun, sebelum layanan tersebut kembali beroperasi, Dishub akan lebih dahulu membentuk Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) yang nantinya bertugas mengelola operasional BRT.
Kepala Dinas Perhubungan Kota Cirebon, Gunawan, ATD, DEA mengatakan pembentukan BLUD menjadi langkah awal yang harus dilakukan agar pengelolaan angkutan umum dapat berjalan lebih profesional dan memiliki dasar hukum yang kuat.
“Rencananya wadah pengelola BRT nanti berbentuk BLUD. Banyak daerah seperti Bandung, Jakarta, dan Semarang yang telah menerapkan pola pengelolaan melalui BLUD untuk layanan transportasi publik,” ujar Gunawan, Jumat (10/7).
Menurutnya, keberadaan BLUD akan memberikan keleluasaan dalam pengelolaan operasional BRT, termasuk dari sisi administrasi, kerja sama, hingga pengelolaan aset.
Ia menjelaskan, keberhasilan layanan angkutan umum tidak semata-mata diukur dari besarnya pendapatan yang diperoleh, melainkan dari tingkat load factor atau persentase keterisian penumpang dibandingkan kapasitas tempat duduk yang tersedia.
“Ukuran keberhasilan angkutan umum itu bukan dari pendapatannya, tetapi dari load factor. Kalau rata-rata keterisian penumpangnya di atas 50 persen, berarti layanan tersebut sudah tergolong baik,” katanya.
Sayangnya, pada dua kali pengoperasian sebelumnya, jumlah penumpang BRT masih jauh dari target. Bahkan dalam beberapa perjalanan hanya terdapat satu hingga dua orang penumpang.
“Kami sudah dua kali mengubah rute, tetapi hasilnya tetap belum optimal. Artinya kami harus kembali mengevaluasi trayek yang paling sesuai dengan kebutuhan masyarakat,” ujarnya.
Berdasarkan hasil evaluasi sementara, Dishub menilai karakteristik perjalanan masyarakat Kota Cirebon menjadi salah satu faktor penyebab rendahnya minat menggunakan BRT.
Rute yang terlalu pendek dinilai sulit bersaing dengan kendaraan pribadi, khususnya sepeda motor yang lebih praktis digunakan untuk mobilitas di dalam kota.
“Kalau trayeknya pendek di dalam kota, masyarakat cenderung memilih sepeda motor. Kemungkinan BRT akan lebih efektif jika melayani perjalanan yang lebih jauh atau menghubungkan antardaerah,” ungkap Gunawan.
Meski demikian, Dishub belum menetapkan trayek baru yang akan dilayani. Penentuan rute akan dilakukan setelah proses pembentukan BLUD selesai.
“Nanti setelah BLUD terbentuk, baru kita tentukan trayek yang paling tepat berdasarkan hasil kajian,” katanya.
Selain fokus pada pengoperasian kembali BRT, Gunawan juga menyebut BLUD nantinya memiliki peluang mengoptimalkan pendapatan daerah melalui pengelolaan aset transportasi. Salah satu opsi yang dipertimbangkan adalah sistem penyewaan armada apabila belum seluruhnya dioperasikan.
“Minimal ketika BLUD sudah terbentuk, ada peluang untuk pengelolaan yang lebih fleksibel. Misalnya armada bisa disewakan sehingga tetap memberikan pemasukan meskipun belum seluruhnya beroperasi sebagai angkutan reguler,” pungkasnya. (Agus)
Discussion about this post