KAB.CIREBON, (FC).- Keluhan petani Desa Kalisapu, Kecamatan Gunung Jati, Kabupaten Cirebon, terkait 95 hektare sawah yang mengering akibat terganggunya aliran irigasi mulai mendapat respons dari Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (PUTR) Kabupaten Cirebon.
Dinas PUTR memastikan normalisasi Daerah Irigasi (DI) Jatisawit menjadi salah satu prioritas penanganan pada tahun 2026. Perbaikan jaringan irigasi tersebut akan dilakukan melalui dukungan anggaran APBD Kabupaten Cirebon serta program Instruksi Presiden (Inpres) dari pemerintah pusat.
Kepala Bidang Sumber Daya Air (SDA) Dinas PUTR Kabupaten Cirebon, Bambang Afrianto, mengatakan Desa Kalisapu merupakan bagian dari jaringan DI Jatisawit yang mengairi sejumlah wilayah, mulai dari Babadan, Buyut, Grogol, Kalisapu, Mayung, Susukan Wetan hingga Gesik.
Menurutnya, pemerintah telah menyiapkan langkah normalisasi saluran untuk mengoptimalkan kembali distribusi air, terutama ke wilayah hilir yang selama ini mengalami kesulitan mendapatkan pasokan.
“Alhamdulillah, tahun 2026 ada kegiatan normalisasi di DI Jatisawit. Ada dari APBD Kabupaten Cirebon dan ada juga dari anggaran pusat melalui Inpres. Mudah-mudahan bisa mengurangi dampak kekeringan,” ujar Bambang saat dikonfirmasi, Jumat (10/7).
Namun, Bambang menjelaskan, persoalan kekeringan di wilayah tersebut tidak hanya disebabkan oleh kondisi saluran irigasi. Menurutnya, penurunan debit air dari wilayah hulu juga menjadi faktor utama yang menyebabkan pasokan air tidak mampu menjangkau seluruh area persawahan.
Karena itu, pemerintah sebelumnya telah mengatur pola tanam melalui Komisi Irigasi (Komir).
Berdasarkan Surat Keputusan (SK) Bupati, pada musim tanam kedua petani hanya diperbolehkan menanam padi maksimal 35 persen dari total lahan, sementara sisanya diarahkan untuk tanaman palawija.
“Debit air memang mengalami penurunan. Makanya sudah ada kesepakatan Komir, untuk MT kedua hanya 35 persen padi, sedangkan 60 sampai 65 persen seharusnya palawija. Tetapi di Jatisawit masih banyak yang menanam padi sehingga akhirnya mengalami kegagalan,” jelasnya.
Bambang menyebutkan, pemeliharaan saluran irigasi sebenarnya telah dilakukan pada 2025 melalui kegiatan pengurasan.
Namun, keterbatasan anggaran membuat penanganan belum mampu menjangkau seluruh jaringan hingga wilayah hilir seperti Kalisapu.
“Tahun 2025 sudah ada kurasan, tetapi belum sampai ke ujung atau hilir. Mudah-mudahan tahun ini ada dua kegiatan dari APBD dan Inpres sehingga penanganannya lebih maksimal,” katanya.
Ia memperkirakan pekerjaan normalisasi mulai berjalan sekitar Agustus hingga September 2026.
Untuk program Inpres, pelaksanaan akan dilakukan pemerintah pusat melalui Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS).
Selain normalisasi, Dinas PUTR juga akan melakukan pembersihan sampah dan gulma yang menghambat aliran air di jaringan irigasi.
“Melalui UPT di masing-masing wilayah nanti akan dilakukan pembersihan sampah maupun gulma di saluran irigasi,” ujarnya.
Bambang menegaskan, penanganan irigasi menjadi perhatian utama pemerintah daerah seiring telah ditetapkannya Status Siaga Darurat Kekeringan Kabupaten Cirebon mulai 1 Juli hingga 30 September 2026.
“Ini menjadi prioritas karena sekarang menghadapi musim kemarau dan dampak El Nino. Kami berusaha maksimal agar aliran air bisa sampai ke wilayah hilir,” tegasnya.
Dalam waktu dekat, pihaknya juga akan melakukan koordinasi bersama kelompok tani untuk membahas pengelolaan jaringan irigasi serta penyesuaian pola tanam agar persoalan kekeringan tidak terus berulang.
Sebelumnya, Pemerintah Desa Kalisapu mengeluhkan kondisi 95 hektare lahan pertanian yang mengalami kekeringan akibat air dari jaringan irigasi Jatisawit tidak lagi mengalir hingga wilayah tersebut.
Kuwu Kalisapu, Suhana, mengatakan kondisi tersebut membuat petani hanya mampu melakukan satu kali panen dalam setahun. Padahal, masyarakat berharap dapat meningkatkan produktivitas hingga dua kali musim tanam.
“Irigasi sebenarnya ada, tetapi air tidak sampai. Dulu sekitar tahun 1970-an hingga 1980-an air masih melimpah, namun sejak tahun 2000-an mulai terhambat,” ujar Suhana.
Ia berharap normalisasi jaringan irigasi segera dilakukan agar lahan pertanian di Kalisapu kembali produktif dan petani tidak terus bergantung pada musim hujan. (Ghofar)
Discussion about this post