KUNINGAN, (FC).- Jeritan warga Desa Cikalahang, Kecamatan Dukuhpuntang, Kabupaten Cirebon, soal krisis air bersih kini menjadi perhatian serius Pemerintah Provinsi Jawa Barat.
Keluhan itu disampaikan langsung mantan Sekretaris Desa Cikalahang, Umar Ali Sahabi, kepada Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi (KDM) saat melakukan inspeksi mendadak ke Kabupaten Kuningan.
Umar menyebut, warga Cikalahang menjadi korban kebijakan PDAM Kuningan dalam kerja sama penyediaan air dengan Kabupaten Indramayu.
Ironisnya, masyarakat di sekitar sumber mata air justru tidak menikmati air bersih.
“Air kami diambil, tapi desa kami justru kekeringan,” tegas Umar.
Menurutnya, sejak 2022 telah ada berita acara sosialisasi yang disepakati bersama. Dalam dokumen itu ditegaskan bahwa sebelum air dialirkan ke Indramayu, kebutuhan air bersih warga Cikalahang harus dipenuhi lebih dahulu.
“Kesepakatannya jelas, tapi sampai hari ini warga Cikalahang tidak pernah merasakan setetes pun air PDAM,” ujarnya.
Padahal, berdasarkan data masyarakat, hingga 14 Januari 2026 volume air yang telah dimanfaatkan PDAM Kuningan mencapai sekitar 3.514.000 meter kubik.
Namun warga sekitar mata air masih mengandalkan sumur dan hujan.
Dampaknya terasa langsung pada pertanian. Luas sawah Desa Cikalahang yang semula sekitar 144 hektare menyusut menjadi 89,03 hektare hingga 2025 akibat berkurangnya pasokan air dari Talaga Nilem dan Talaga Remis.
“Sekarang masih musim hujan. Kalau kemarau datang, kondisinya bisa lebih parah,” kata Umar, kala dihubungi melalui pesan WhatsApp.
Keluhan warga ini beriringan dengan langkah Pemkab Kuningan yang mulai turun langsung ke lapangan.
Bupati Kuningan Dian Rachmat Yanuar bersama Kapolres Kuningan meninjau Telaga Nilem di Desa Kaduela dan Mata Air Cipujangga di Desa Padabeunghar, Kecamatan Pasawahan, Selasa (19/1).
Peninjauan dilakukan dengan membawa alat ukur debit air untuk memastikan kondisi faktual di lapangan, menyusul polemik panjang tata kelola air lintas daerah.
“Hari ini saya bersama Pak Kapolres dan Pak Sekda turun langsung untuk memastikan debit air di Telaga Nilem. Ini tindak lanjut dari rapat sebelumnya yang menyoroti persoalan krusial soal debit air,” ujar Bupati Dian.
Ia mengakui, hasil pengukuran di lapangan menunjukkan adanya selisih debit air yang cukup signifikan dibandingkan data yang disampaikan dalam forum rapat.
“Setelah dihitung, memang ada perbedaan debit, bahkan lebih besar dari yang dilaporkan sebelumnya. Ini menjadi bahan kami untuk mengambil langkah selanjutnya,” tegasnya.
Bupati Dian juga meluruskan isu pembagian kuota air. Dari pengamatan awal, justru kuota untuk PDAM Kabupaten Kuningan disebut lebih kecil dibandingkan pihak ketiga dan PDAM Kota Cirebon.
“Sepintas di dua titik ini, kuota PAM Kuningan justru lebih sedikit dibanding pihak swasta dan PDAM Kota Cirebon,” ungkapnya.
Terkait polemik yang melibatkan lintas daerah dan lintas instansi, Bupati memastikan Pemkab Kuningan akan segera bersurat ke kementerian terkait dan mengikuti rapat lintas sektoral di tingkat provinsi yang dipimpin Gubernur Jawa Barat.
“Persoalan ini tidak sederhana karena melibatkan kewenangan pusat. Tapi kami tidak diam diri. Ini akan kami urai satu per satu,” katanya. (Angga)
Discussion about this post