KUNINGAN, (FC).- Angka kemiskinan di Kabupaten Kuningan mengalami penurunan signifikan di tengah upaya pemulihan ekonomi dan percepatan pembangunan daerah. Berdasarkan data resmi Badan Pusat Statistik (BPS) Tahun 2025, jumlah penduduk miskin pada Maret 2025 tercatat 119,67 ribu orang, angka terendah dalam beberapa tahun terakhir.
Penurunan ini disambut positif oleh berbagai pihak, termasuk Bupati Kuningan Dian Rachmat Yanuar, dan Wakil Bupati Tuti Andriani, yang sejak awal kepemimpinannya pada Februari 2025 menekankan pentingnya konsolidasi program lintas sektor dalam menekan kemiskinan.
Kepala BPS Kuningan, Urif Sugeng Santoso menyebut, capaian ini merupakan hasil kerja kolektif seluruh elemen pemerintahan dan masyarakat.
“Angka ini menandai pencapaian luar biasa, terutama dibandingkan data tahun-tahun sebelumnya,” ujarnya dalam rilis resmi, Selasa (4/11).
Senada, Kepala Dinas Sosial Kabupaten Kuningan, Toto Toharuddin,menjelaskan bahwa penurunan kemiskinan bukan sekadar hasil kebijakan ekonomi, tetapi juga keberhasilan memperkuat sistem pendataan dan validasi penerima bantuan sosial.
“Ini hasil kolaborasi semua stakeholder. Dinas Sosial bersama BPS dan instansi lain rutin melakukan ground check Data Terpadu Kesejahteraan Sosial Nasional (DTSN) setiap bulan,” kata Toto.
Melalui proses pembaruan data tersebut, ditemukan 43.000 warga yang dinyatakan tidak lagi layak menerima bantuan, khususnya dalam kategori Penerima Bantuan Iuran (PBI) BPJS Kesehatan.
“Ini indikator bahwa kita serius menata data kemiskinan. Masih ada pembaruan tiap bulan karena data ini dinamis, ada yang naik kesejahteraannya, ada pula yang baru masuk,” tambahnya.
Toto mengungkapkan, tim Dinas Sosial rutin turun langsung ke lapangan untuk memastikan keakuratan data. Ia mencontohkan masih ditemui kasus warga yang sudah mampu tapi masih tercatat sebagai penerima bantuan, serta sebaliknya, warga miskin yang belum terdata karena mobilitas tinggi.
“Saya hampir setiap hari turun ke lapangan. Ada yang dulunya berhak, kini sudah tidak lagi karena desilnya naik. Tapi ada juga warga desil 1 seperti di Sangkanmulya yang belum terjangkau karena sering berpindah tempat,” jelasnya.
Selain itu, terdapat 406 warga yang dicoret dari daftar penerima bantuan karena terindikasi terlibat dalam praktik judi online.
“Itu hasil koordinasi nasional antara PPATK, Kementerian Tenaga Kerja, dan Pusdatin. Jadi bukan daerah yang mencoret, melainkan pusat yang menindaklanjuti data indikasi tersebut,” kata Toto.
Ia menegaskan bahwa peran masyarakat dan media sangat penting dalam proses pembaruan data.
“Ketika ada laporan dari masyarakat atau media, itu jadi bahan evaluasi. Yang penting semangatnya membenahi secara kolektif, karena data sosial sifatnya dinamis dan perlu dikawal bersama,” tegasnya.
Dengan pembaruan data yang semakin akurat dan sistematis, Pemerintah Kabupaten Kuningan optimistis angka kemiskinan akan terus menurun pada tahun-tahun mendatang, seiring penguatan program perlindungan sosial, peningkatan lapangan kerja, dan pemberdayaan ekonomi masyarakat. (Angga)
Discussion about this post