KUNINGAN, (FC).- Ketua Komisi IV DPRD Kabupaten Kuningan, Hj. Neneng Hermawati, menanggapi capaian penurunan angka kemiskinan yang dirilis Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Kuningan, yang mencatat jumlah penduduk miskin pada Maret 2025 turun menjadi 119,67 ribu jiwa.
Meski mengapresiasi capaian tersebut, ia menilai bahwa data BPS perlu dikaji lebih mendalam dan disandingkan dengan data sosial ekonomi terpadu yang dimiliki Komisi IV.
“Kami tentu apresiasi kerja keras pemerintah daerah. Penurunan ini menunjukkan bahwa program penanganan kemiskinan dari pusat hingga daerah berjalan efektif. Namun, kami juga perlu melihatnya secara lebih menyeluruh agar kebijakan ke depan lebih tepat sasaran,” ujar Neneng, Selasa (4/11).
Menurutnya, Komisi IV DPRD menggunakan DTSEN (Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional) sebagai instrumen analisis utama dalam mengevaluasi kebijakan sosial. DTSEN merupakan sistem data terpadu yang menggabungkan DTKS (Data Terpadu Kesejahteraan Sosial), Regsosek (Registrasi Sosial Ekonomi), dan P3KE (Program Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem).
“DTSEN ini lebih lengkap dan terintegrasi. Data ini tidak hanya memotret kondisi kemiskinan dari sisi ekonomi, tapi juga dari aspek sosial dan kesejahteraan secara menyeluruh,” jelasnya.
Berdasarkan DTSEN, jumlah masyarakat Kuningan yang tergolong miskin yakni dalam Desil 1 hingga Desil 3 mencapai 140.855 jiwa, lebih tinggi dari data BPS. Rinciannya, Desil 1 sebanyak 42.668 jiwa, Desil 2 sebanyak 44.600 jiwa, dan Desil 3 sebanyak 53.587 jiwa.
“Kalau memakai DTSEN, jumlah warga miskin kita masih cukup besar. Artinya, masih banyak yang perlu diperkuat dari sisi pemberdayaan ekonomi dan akurasi penerima bantuan,” tegasnya.
Komisi IV juga mencatat masih tingginya ketergantungan masyarakat terhadap bantuan sosial. Program Keluarga Harapan (PKH) tercatat memiliki 35.952 Keluarga Penerima Manfaat (KPM), Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT) sebanyak 82.365 KPM, dan Penerima Bantuan Iuran (PBI) Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) mencapai 531.358 jiwa.
Jika digabungkan, total penerima bantuan sosial di Kuningan mencapai 649.675 warga.
“Angka ini menunjukkan bahwa meskipun data statistik menurun, realitas sosial masyarakat masih diwarnai ketergantungan pada bantuan pemerintah. Artinya, kemiskinan belum sepenuhnya bergeser menjadi kemandirian,” kata Neneng.
Ia menegaskan, Komisi IV DPRD akan terus mendorong sinkronisasi data antara BPS, Kemensos, dan pemerintah daerah agar kebijakan penanggulangan kemiskinan benar-benar akurat, adil, dan berdampak nyata.
“Kita tidak ingin penurunan angka kemiskinan hanya jadi capaian administratif di atas kertas. Harus ada keseimbangan antara data dan kenyataan di lapangan. Yang kita kejar bukan sekadar statistik, tapi kesejahteraan riil masyarakat Kuningan,” pungkasnya. (Angga)
Discussion about this post