KAB. CIREBON, (FC).- Pembahasan anggaran 2026 harus menjadi momentum untuk mengurangi kesenjangan pendidikan antarwilayah.
Hal itu terungkap saat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Cirebon mengelar rapat Badan Anggaran (Banggar) bersama Dinas Pendidikan (Disdik) Kabupaten Cirebon terkait Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) 2026, belum lama ini.
Wakil Ketua DPRD Kabupaten Cirebon, Raden Hasan Basori, meminta adanya peningkatan kualitas tenaga pendidik dan perluasan akses pendidikan di daerah tertinggal harus menjadi prioritas utama.
Ia menekankan, agar pengalokasian anggaran pendidikan tidak terjebak hanya pada pembangunan fisik saja.
“Anggaran pendidikan harus tepat sasaran. Kami ingin ada perhatian serius pada peningkatan kualitas guru dan pemerataan layanan pendidikan, terutama di daerah yang selama ini masih tertinggal,” tegas Hasan.
Ia menambahkan, masukan dari lapangan harus dijadikan dasar dalam penyusunan program pendidikan, sehingga kebijakan yang dibuat sesuai dengan kebutuhan riil masyarakat.
DPRD Kabupaten Cirebon berharap pembahasan anggaran tahun 2026 bisa menjadi titik balik untuk mempersempit kesenjangan pendidikan antarwilayah.
Legislator mendorong agar Disdik memperkuat program strategis pemerataan akses pendidikan sekaligus menjamin kualitas belajar mengajar di semua level.
“Harapan kami, APBD 2026 benar-benar berpihak pada pendidikan yang inklusif, merata, dan berkualitas. Karena pada akhirnya, keberhasilan daerah ini sangat ditentukan oleh kualitas generasi mudanya,” tutup Hasan.
Hal senada diungkapkan Wakil Ketua DPRD Kabar Cirebon lainnya, Nana Kencanawati, yang menekankan pentingnya mendengar kebutuhan langsung dari masyarakat.
“KUA-PPAS bukan hanya soal angka, tapi bagaimana kita memastikan pendidikan benar-benar menjangkau seluruh lapisan masyarakat dan mampu meningkatkan daya saing generasi muda Kabupaten Cirebon,” jelas Nana . (Suhanan)
Discussion about this post