KAB. CIREBON, (FC).- Pemkab Cirebon melalui Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kabupaten Cirebon mencatat realisasi belanja daerah hingga Jumat (28/6) baru mencapai Rp1,49 triliun atau 31,82 persen dari pagu Rp4,7 triliun.
Sekretaris BKAD Kabupaten Cirebon, Yuyun Wahyu Wardana mengajak satuan kerja perangkat daerah (SKPD) di Kabupaten Cirebon harus mengoptimalkan realisasi anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD).
Kata Yuyun sapaan akrabnya, tahun lalu pada periode yang sama, penyerapan APBD tahun ini lebih rendah dibandingkan tahun sebelumnya pada periode yang sama.
“Tahun lalu, penyerapan APBD hingga Juni sudah 50 persen. Tetapi sekarang, baru sekitar 30 persen. Namun begitu, kami optimis tahun ini penyerapan bisa 100 persen,” kata Yuyun, kemarin.
BKAD mencatat, ada enam SKPD dengan realisasi penggunaan APBD paling rendah. SKPD tersebut yaitu, Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan (DPKPP) 11,86 persen, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) 12,25 persen, Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (PUTR) 13,81 persen.
Kemudian, Dinas Perdagangan dan Perdagangan (Disperindag) 19,68 persen, Dinas Kesehatan (Dinkes) 21,59 persen, dan Dinas Ketenagakerjaan (Disnaker) 28,35 persen.
Menurut Yuyun, rendahnya penyerapan terjadi lantaran masih banyak SKPD yang belum melakukan pekerjaan pembangunan infrastruktur bagi masyarakat.
“APBD yang dikelola pemerintah daerah itu milik masyarakat. Jadi, penyerapan harus segera dilakukan agar segera dinikmati masyarakat. Selain itu, untuk menjaga inflasi,” katanya.
Anggaran pendapatan belanja daerah (APBD) Kabupaten Cirebon pada 2024 ditetapkan sebesar Rp4,7 triliun. Struktur APBD 2024 terdiri dari belanja operasional, belanja modal, belanja tidak terduga, belanja tidak terduga, belanja transfer.
Kemudian target pendapatan daerah sebesar Rp3,91 triliun yang bersumber dari pendapatan asli daerah (PAD), pendapatan transfer, dan pendapatan daerah lainnya. (Ghofar)
Discussion about this post