“Ini jelas merupakan kerugian bagi Keluarga Penerima Manfaat (KPM), karena dengan adanya monopoli, otomatis kualitas bahan pokok yang diterima oleh KPM jadi berkurang. Karena jika benar ada monopoli, maka bisa dipastikan ada deal-deal tertentu antara pemasok dengan pihak terkait,” ujar Aji.
Masih dikatakan Aji, bukan hanya Bupati yang telah mengantongi data tersebut, bahkan DPRD Kabupaten Cirebon melalui Komisi IV pun telah menemukan hal yang sama saat kunjungan kerjanya di beberapa E-Warung.
Dirinya mengungkapkan, hampir sebagian besar E-warung yang ada di Kabupaten Cirebon dipasok oleh para supliar besar.
“Sementara kan di Pedoman Umumnya sudah jelas, E-warung selaku penyalur dari BPNT harus mengakomodir para UMKM Lokal. Hal ini dimaksudkan agar adanya pemberdayaan bagi masyarakatnya, bukannya dinikmati oleh segelintir para pengusaha besar saja,” ungkap Aji.
Penulis Buku “Bunga Rampai Seorang Ideolog” ini mengaku heran dengan sikap dari Pemerintah Kabupaten Cirebon yang dengan sampai saat ini belum melakukan tindakan apapun terkait adanya dugaan monopoli ini.
Bahkan dirinya juga menyayangkan pernyataan Sekretaris Daerah Kabupaten Cirebon, Rahmat Sutrisno yang juga selaku Ketua Tim Koordinasi BPNT Kab. Cirebon yang menyatakan tidak ada persoalan dibawah terkait penyaluran BPNT.
“Ini kan jadi tanda tanya, ada apa, kok bisa sekelas Ketua Tikor bicara tidak ada masalah apa-apa. Padahal jelas, penyaluran BPNT di lapangan banyak masalah, terus juga dia harusnya bisa meminta keterangan dari para TKSK ataupun Koordinator Kecamatan yang ada, atau jangan-jangan laporannya ABS (asal bapak senang) aja nih,” tutur Aji.
Untuk itu, Aji meminta kepada Aparat Penegak Hukum yang berwenang agar segera bisa melakukan penyelidikan atas apa yang terjadi di wilayah Kabupaten Cirebon, karena dengan adanya kasus di Kementrian Sosial yang menjerat seorang Menteri, tidak menutup hal itu terjadi di daerah juga. (Muslimin)
Discussion about this post