KAB. CIREBON, (FC).- Pemilihan Kuwu (Pilwu) serentak 2023 di Kabupaten Cirebon dipastikan bakal digelar Oktober mendatang. Namun waktunya masih belum dapat dipastikan. Komisi I DPRD pun mengundang Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD) membahas persiapan pilwu.
Anggota Komisi I DPRD Kabupaten Cirebon, Junaedi mengatakan, dari aspek legalitas sampai kebijakan peraturan dan keputusan bupati belum ada. Hanya saja, kata Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa konsultasi dengan bupati sudah dilakukan secara lisan. Dan ada komitmen bahwa pilwu serentak tetap digelar di tahun 2023.
“Kita undang DPMD, dalam rapat kerja itu karena ingin mendengar tindak lanjut terkait surat edaran dari Kemendagri tertanggal 14 Januari perihal pilwu serentak yang memberikan kebebasan melaksanakan atau menunda pilwu,” kata Junaedi, Senin (6/2).
Dan di dalam rapat itu juga, lanjut Junaedi, DPMD lebih banyak menyampaikan draf serta langkah- langkah menuju pelaksanaan pilwu. Seperti tahapan akan dimulai bulan Juni untuk pembentukan tim tingkat Kabupaten dan bulan Juli pembentukan tim desa.
Agustus, masuk tahap penjaringan bakal calon kuwu. September seleksi akademis, dan pencoblosannya di Oktober. Untuk konsep teknisnya nanti, ada dua usulan. Apakah seperti di pilwu 2021 lalu. Dimana TPS disebar. Yang satu TPS 500 orang.
Atau menambahkan satu TPS menjadi 600 orang. Sehingga, ada pengurangan TPS. “Nah yang pengurangan TPS ini budgetnya bisa dialokasikan untuk honor panitia. Tapi itukan baru konsep. belum matang,” ungkap politikus PKS itu.
Menurutnya, dipilih dalam pelaksanaan pilwu di Oktober itu lantaran November sudah masuk tahapan kampanye pemilu serentak 2024. Artinya di bulan Oktober semua tahapan pilwu selesai sampai pada penetapan kuwu terpilih.
“Nanti yang pelantikan tidak masuk tahapan. Karena sudah masuk kampanye pemilu serentak 2024. Artinya, meskipun pelantikan digelar Desember. Tapi, kan bukan masuk tahapan. Tujuannya, agar tidak nabrak aturan surat edaran dari Kemendagri,” tandasnya.
Sementara itu, Kepala DPMD Kabupaten Cirebon, Erus Rusmana menjelaskan, anggaran untuk pilwu 2023 ini untuk 100 desa sudah siap. Besarnya, Rp19 miliar. Anggaran itu, diperuntukkan mulai tahap sosialisasi, pencetakan kartu suara, pengadaan sarana dan lainnya. “Sekitar Rp19 miliar, itu untuk bantuan keuangan ke 100 desa yang melaksanakan pilwu serentak,” pungkasnya. (Suhanan)
Discussion about this post