KOTA CIREBON, (FC).- Wakil Ketua Pansus Percepatan Penanganan Covid-19 DPRD Kota Cirebon, dr Doddy Aryanto mempertanyakan minimnya serapan anggaran Belanja Tak Terduga (BTT) pada Dinas Kesehatan (Dinkes).
Pasalnya, yang dialokasikan untuk dinkes senilai Rp15,896 milyar, sampai saat ini hanya terserap Rp3,879 milyar saja. Atau bila dipersenkan hanya 24,5 persen.
Politisi dari Fraksi PPP ini menilai, seharusnya ada progres yang baik dari anggaran sebesar itu, guna penanganan Covid-19 di Kota Cirebon. Namun kenyataannya bisa dibilang biasa-biasa, kalau tidak bisa disebut minim.
“Seharusnya ada gebrakan yang signifikan, karena anggaran BTT yang dialokasikan sangat besar. BTT inikan diambil dari recofusing anggaran dinas-dinas, kalau dipergunakan tidak optimal, apa kata dinas yang diambil anggarannya,” ujarnya kepada FC, Jumat (19/6).
Doddy juga menyoroti minimnya sosialisasi Covid-19 kepada masyarakat. Misalnya pelaksanaan rapid test, sebelumnya tidak ada sosialisasi sehingga ada penolakan seperti di Pasar Jagasatru.
Spanduk pun kurang terlihat, masyarakat hanya mendapatkan informasi dari media dan media sosial.
Anggota Komisi II ini berpendapat, kurangnya koordinasi dan komunikasi antara Dinkes dengan RSD Gunung Jati perihal swab PCR. Terkesan keduanya berjalan sendiri-sendiri. Sehingga adanya PCR tidak mampu menyerap anggaran yang ada.
“Kemudian anggaran BTT lainnya yang masih belum terpakai adalah pembangunan gedung karantina Rp7,1 milyar. Yang semula dibekas Asrama Haji dialihkan ke Balai Diklat BKKBN. Kondisinya tidak sebanding dengan nilai anggaran. Karena fasilitas ditempat itupun standar saja,” ungkapnya.
Pihaknya meminta Pemkot Cirebon, agar bisa merealokasi anggaran yang sekiranya tidak terserap. Guna dialihkan ke bidang lain dalam penanganan Covid-19. Ini demi efektifitas dan efisiensi BTT itu sendiri.
“Nanti kita undang dinkes dan pihak terkait lainnya, kita ingin mengetahui kenapa dinkes minim penyerapan,” tandasnya. (gus)
Discussion about this post