KUNINGAN, (FC).- Polemik perbedaan angka dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kabupaten Kuningan terus bergulir.
DPRD Kuningan menyoroti adanya kejanggalan dalam proses distribusi dokumen yang memunculkan dua versi nilai temuan.
Anggota Komisi II DPRD Kuningan dari Fraksi PDI Perjuangan, Rana Suparman, mengungkapkan terdapat dua angka berbeda, yakni Rp8,6 miliar versi DPRD dan Rp3,2 miliar versi eksekutif.
“Ada dokumen LHP yang sempat ditarik kembali lalu diserahkan ulang dengan perubahan angka. Ini yang menimbulkan tanda tanya,” ujarnya saat menemui massa aksi di depan Gedung DPRD Kuningan, Selasa (14/4).
Rana menegaskan, angka yang dimiliki DPRD memiliki dasar yang kuat dan dapat dipertanggungjawabkan. Ia menyebut pimpinan DPRD akan memaparkan sumber data tersebut secara terbuka.
“Angka Rp8,6 miliar yang ada di DPRD tentu memiliki referensi yang sah,” katanya.
Untuk mengakhiri polemik, DPRD berencana mendorong audit dengan tujuan tertentu oleh BPK RI guna mendapatkan satu angka yang disepakati bersama.
“DPRD akan meminta audit ulang agar tidak terus menjadi polemik. Nanti akan ada satu angka yang menjadi acuan bersama,” ujarnya.
Selain itu, DPRD juga akan menelusuri penyebab munculnya temuan Tuntutan Ganti Rugi (TGR), tidak hanya berfokus pada besaran angkanya.
“Yang penting bukan hanya angkanya, tetapi penyebab munculnya TGR. Bisa jadi masih ada temuan lain di luar LHP,” katanya.
Ia juga menyoroti isu dana Taspen bagi PPPK yang tidak tercantum dalam LHP BPK, sehingga dinilai perlu ditelusuri lebih lanjut.
“Dana Taspen tidak ada dalam LHP. Artinya masih ada potensi lain yang perlu dikaji,” ujarnya.
Rana mengapresiasi aksi mahasiswa sebagai bentuk kontrol sosial dan mendorong DPRD untuk tetap konsisten mengawal transparansi anggaran.
“Kehadiran mahasiswa menjadi dorongan moral agar DPRD berpihak pada rakyat dan memastikan tidak ada kebocoran anggaran,” pungkasnya. (Angga)
Discussion about this post