KAB. CIREBON, (FC).- Reses Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Cirebon, Sophi Zulfia, di Desa Cipeujeuh Wetan, Kecamatan Lemahabang, Jumat (17/10), berubah menjadi forum aspirasi publik yang menggambarkan dua wajah nyata daerah: jalan rusak dan layanan kesehatan yang masih timpang.
Dari dialog yang berlangsung terbuka itu, muncul satu pesan kuat, warga butuh bukti nyata pemerataan pembangunan, bukan sekadar janji anggaran.
Dalam pertemuan itu, Sophi menyoroti dua isu paling krusial yang selama ini membelit masyarakat pedesaan Cirebon Timur: infrastruktur jalan yang rusak parah dan layanan kesehatan yang belum merata.
Keduanya, kata Sophi, merupakan potret nyata ketimpangan pelayanan publik yang harus segera dijawab dengan kebijakan yang berpihak.
“Tahun ini DPRD bersama pemerintah daerah melakukan pergeseran anggaran sebesar Rp85 miliar. Dari jumlah itu, Rp19 miliar kami dorong ke sektor kesehatan, sementara sisanya difokuskan pada pembangunan jalan, terutama di wilayah timur,” ujarnya.
Langkah tersebut, lanjut Sophi, merupakan bagian dari komitmen DPRD untuk mengurai persoalan yang selama ini menjadi keluhan utama masyarakat, akses jalan antarwilayah yang buruk, serta layanan kesehatan berbasis BPJS yang belum menyentuh seluruh lapisan masyarakat.
Menurutnya, kondisi jalan rusak bukan sekadar urusan teknis, tapi menyentuh langsung denyut ekonomi rakyat.
“Ketika jalan hancur, mobilitas barang terganggu, dan kegiatan ekonomi tersendat. Ini masalah kesejahteraan, bukan sekadar aspal,” tegasnya.
Namun di sisi lain, Sophi mengakui persoalan layanan kesehatan juga belum terselesaikan. Kabupaten Cirebon tahun ini gagal meraih status Universal Health Coverage (UHC) karena kepesertaan aktif BPJS baru mencapai 72 persen dari syarat minimal 80 persen.
“Kami sudah alokasikan Rp19 miliar untuk memperkuat program Jaminan Kesehatan Daerah (Jamkesda) melalui RSUD Waled dan RSUD Arjawinangun. Tapi kami juga ingin memastikan distribusinya tepat sasaran. Itu sebabnya desa melalui Puskesos akan dilibatkan langsung,” jelasnya.
Langkah itu diharapkan menjadi solusi atas banyaknya keluhan warga yang selama ini merasa kesulitan mengakses layanan kesehatan gratis. Salah satunya disampaikan oleh Nunung, perwakilan warga Cipeujeuh Wetan, yang menyebut kerusakan jalan dan layanan kesehatan menjadi beban ganda bagi masyarakat desa.
Di sisi lain, jalan rusak membuat aktivitas ekonomi kami terhambat. Ini sudah jadi keresahan bertahun-tahun,” ujarnya. Nunung berharap kebijakan anggaran yang sudah digelontorkan DPRD benar-benar menyentuh kebutuhan dasar masyarakat. Ia juga menekankan pentingnya pengawasan agar dana publik tidak sekadar habis di atas kertas.
“Kami mengapresiasi langkah DPRD, tapi pengawasannya harus ketat. Jangan sampai program bagus tapi gagal di lapangan,” tambahnya.
Bagi Sophi, momentum reses bukan hanya ajang formal serap aspirasi, tetapi ruang refleksi bagi wakil rakyat untuk mengukur sejauh mana kebijakan daerah benar-benar berpihak kepada warga. Ia menegaskan bahwa DPRD akan memperkuat fungsi pengawasan dan evaluasi terhadap realisasi anggaran pembangunan.
“Aspirasi warga adalah kompas bagi kami di DPRD. Karena yang dibutuhkan rakyat bukan janji, tapi keberpihakan nyata dalam kebijakan,” tutupnya. (Nawawi)
Discussion about this post