Karna Sobahi Tanggapi “Tagar Sunda Tanpa PDIP”

MAJALENGKA, (FC).- Soal ucapan Arteria Dahlan yang dianggap menyakiti orang Sunda kini masih menjadi polemik dan berbuntut panjang.

Seperti ramai diberitakan, hal tersebut terjadi dalam rapat kerja bersama Jaksa Agung ST Burhanuddin di ruang rapat Komisi III DPR, Kompleks DPR/MPR, Jakarta beberapa waktu lalu.

Dalam rapat tersebut Arteria menyinggung seorang kepala kejaksaan tinggi yang berbicara memakai Bahasa Sunda saat rapat.

Bahkan Arteria Dahlan juga sempat mengusulkan agar Kepala Kejati tersebut diganti. Polimik ini menuai gelombang protes dari segala penjuru khususnya dari masyarakat dan tokoh sunda.

Dari gelombang protes tersebut bahkan muncul juga stitmen Tagar “Sunda Tanpa PDIP”.

Pernyataan yang  menohok  bukan saja dari masyarakat Sunda, dari internal PDIP sendiri mengecam pernyataan Arteria Dahlan yang dinilai menyinggung salah satu suku yang ada di Indonesia.

Bupati Majalengka Karna Sobahi yang juga Ketua DPC PDIP Kabupaten Majalengka ikut tersinggung dan mengomentari ucapan seorang Anggota DPR RI yang sangat melukai hati masyarakat Sunda khususnya masyarakat Jawa barat.

Kepada wartawan, Bupati Karna mengatakan, dirinya selaku orang Sunda sangat tersinggung dengan ucapan Arteria Dahlan.

Apalagi ucapan tersebut keluar dari mulut seorang anggota DRR RI yang saat ini ucapan tersebut bikin gaduh ditengah masyarakat khususnya masyarakat sunda.

“Hari ini, seluruh Ketua DPC PDIP se Jawa Barat, dan beberapa kepala daerah serta para ketua fraksi akan berkumpul di DPD PDIP Jabar, untuk membahas permasalahan ini. Tapi yang jelas DPD PDIP Jabar sudah berkirim surat ke DPP agar agar Arteria Dahlan di beri Sanksi sesuai tingkat kesalahannya,” ujar Karna saat di temui seusai pemberian santunan kepada anak yatim dan jompo di Desa Beber Kecamatan Ligung, Sabtu (22/1).

Sebagai orang Sunda kata Karna, Dirinya merasa tersinggung karena ucapan Arteria itu menyinggung kultur orang Sunda yang selama ini orang Sunda dikenal sangat santun.

“PDIP sangat tegas, andai ada kadernya melakukan kesalahan maka yang bersangkutan akan diberikan sanksi sesuai tingkat kesalahannya, termasuk kepada Arteria selaku anggota DPR RI,” pungkas Bupati Karna singkat. (Munadi)