KAB. CIREBON, (FC).- Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Cirebon menyoroti minimnya transparansi Dinas Pendidikan (Disdik) Kabupaten Cirebon dalam pengelolaan anggaran, khususnya terkait penerimaan bantuan dari pemerintah pusat maupun pemerintah provinsi.
Sekretaris Komisi IV DPRD Kabupaten Cirebon, Khanafi, menegaskan bahwa Disdik seharusnya lebih terbuka dalam menyampaikan informasi anggaran, baik yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK) maupun Bantuan Keuangan Khusus (BKK).
“Selama ini Disdik terkesan tidak transparan. Informasi mengenai bantuan yang diterima baru diketahui ketika sudah muncul persoalan atau temuan di lapangan,” ujar Khanafi, Selasa (20/1).
Ia mencontohkan temuan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) terkait pengadaan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK). Menurut Khanafi, Komisi IV baru mengetahui adanya persoalan tersebut setelah menerima laporan hasil pemeriksaan BPK.
“Dalam rapat kerja, pihak Disdik baru mengakui adanya temuan itu. Mereka menyampaikan masalah tersebut sudah diselesaikan, namun hingga kini tidak pernah menunjukkan bukti penyelesaiannya kepada Komisi IV,” katanya.
Khanafi mengaku kecewa dengan sikap Disdik yang dinilai kurang melibatkan Komisi IV dalam fungsi pengawasan. Padahal, Komisi IV kerap menjadi tempat pengaduan ketika muncul persoalan di sektor pendidikan.
“Komisi IV ini seperti tidak dianggap. Ketika ada masalah, curhatnya ke kami, tetapi saat diminta keterbukaan justru tertutup,” ucapnya.
Selain itu, Komisi IV juga menyoroti transparansi penggunaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS). Khanafi menyebutkan, dana BOS saat ini menjadi perhatian banyak pihak sehingga diperlukan keterbukaan yang lebih besar dari Disdik.
Ia meminta Dinas Pendidikan Kabupaten Cirebon meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan anggaran pendidikan guna mencegah terulangnya persoalan serupa di kemudian hari.
“Transparansi ini penting agar pengelolaan anggaran pendidikan berjalan baik dan tidak menimbulkan masalah di masa mendatang,” tegasnya.
Hingga berita ini diturunkan, belum ada pernyataan resmi dari Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Cirebon, Ronianto. (Suhanan)
Discussion about this post