MAJALENGKA, (FC).- Usulan permohonan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) kepada Menteri Kesehatan RI yang diajukan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Barat (Jabar), patut diantisipasi dampak sosialnya.
Jangan sampai kebijakan itu malah merugikan masyarakat di tengah pandemi Virus Corona (Covid-19). Demikian disampaikan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Jabar, H. Nasir melalui siaran persnya yang diterima FC, Minggu (3/5).
Menurut Nasir, dalam menghadapi PSBB tingkat Provinsi Jabar, pemerintah kota dan kabupaten hingga pemerintah paling bawahnya harus bersinergis dalam menyalurkan dana bantuan sosial (Bansos) atau jaring pengaman sosial, jangan sampai saling menyalahkan satu sama lain.
“Jika ada kekeliruan, bisa disampaikan baik-baik. Misalnya, jika ada kuwu atau kades yang protes, tidak usah disampaikan melalui video hingga viral, alangkah bijaksananya menggunakan mekanisme yang berlaku,” ujarnya.
Berkaitan dengan PSBB, pada prinsipnya politisi asal Majalengka dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) ini mendukung rencana pemberlakuan PSBB di seluruh wilayah Provinsi Jabar tersebut.
Discussion about this post