“Demi mempercepat penanggulangan Covid-19, saya mendukung rencana penerapan PSBB di Jabar ini,” katanya.
Kendati begitu, pihaknya mengingatkan bahwa persoalan paling prinsipil yang terjadi saat pemberlakukan PSBB adalah ketersediaan pangan untuk penduduk.
Oleh karenanya, sambung dia, sebelum diberlakukan PSBB itu, ia mendorong agar hal tersebut harus terlebih dahulu disepakati formula pemberian dan penyaluran bantuan sosial bagi masyarakat terdampak Covid 19.
“Perlu ada mekanisme yang jelas dan terukur antara Pemprov Jabar dan pemkab maupun pemkot dalam penyalurannya,” tuturnya.
Masih menurut Nasir, dalam realitasnya saat PSBB diberlakukan nanti, yang terdampak bukan hanya keluarga miskin yang terdata pada DTKS, tapi juga masyarakat yang kehilangan pekerjaan.
Discussion about this post