KUNINGAN, (FC).- Forum Masyarakat Peduli Kemanusiaan (FMPK) Kabupaten Kuningan mendesak Partai Golkar segera mengambil langkah tegas terhadap kadernya yang diduga melakukan pelanggaran etik.
FMPK menilai proses yang masih bergulir di Badan Kehormatan (BK) DPRD Kabupaten Kuningan tidak semestinya dijadikan alasan untuk menunda keputusan organisasi.
Sekretaris FMPK Kabupaten Kuningan, Luqman Maulana, mengatakan partai politik memiliki kewenangan internal untuk melakukan pembinaan maupun menjatuhkan sanksi kepada kader sesuai mekanisme organisasi.
Karena itu, penyelesaian dugaan pelanggaran etik tidak sepenuhnya bergantung pada proses di BK DPRD.
“Kami berpandangan bahwa partai politik tidak boleh menjadikan lambannya proses di BK DPRD sebagai alasan untuk menunda pengambilan sikap organisasi. Pada akhirnya, kewenangan politik dan organisatoris terhadap kader tetap berada di tangan partai,” ujarnya, Rabu (1/7).
Menurut Luqman, dinamika yang terjadi di BK DPRD justru menjadi ujian bagi komitmen partai dalam menjaga integritas organisasi dan mempertahankan kepercayaan publik.
Ia menilai masyarakat kini menunggu ketegasan partai, bukan proses yang terus berlarut tanpa kepastian.
Ia menegaskan, Partai Golkar memiliki ruang yang lebih luas dibandingkan BK DPRD dalam mengevaluasi integritas kader.
Oleh sebab itu, berbagai dinamika politik maupun prosedural yang terjadi di BK seharusnya tidak menghambat proses evaluasi dan pengambilan keputusan di internal partai.
“Jangan sampai proses formal di BK yang sarat dinamika politik justru dijadikan tempat berlindung untuk menghindari tanggung jawab organisasi. Yang dibutuhkan masyarakat saat ini adalah keberanian mengambil keputusan, bukan memperpanjang proses,” tegasnya.
FMPK, lanjut Luqman, kini memilih lebih memfokuskan upaya pengawalan persoalan tersebut melalui mekanisme internal Partai Golkar.
Pihaknya mengaku telah dua kali mengajukan audiensi dengan DPD Partai Golkar Kabupaten Kuningan. Namun hingga kini, Ketua DPD Partai Golkar Kabupaten Kuningan belum hadir untuk menerima pertemuan tersebut.
“Kami tidak ingin energi publik habis hanya untuk memperdebatkan prosedur. Yang lebih penting adalah bagaimana partai membuktikan bahwa mereka memiliki keberanian menjaga integritas organisasinya sendiri. Dua kali kami melakukan audiensi dengan DPD Partai Golkar, tetapi ketuanya belum hadir sehingga keputusan tidak bisa diambil secara cepat,” katanya.
Menurut Luqman, persoalan yang berkembang saat ini bukan lagi semata-mata menyangkut dugaan pelanggaran yang dilakukan seorang kader.
Lebih jauh, masyarakat sedang menilai konsistensi partai dalam menerapkan prinsip integritas, akuntabilitas, dan tanggung jawab moral yang selama ini dikampanyekan kepada publik.
FMPK mengingatkan, setiap langkah yang diambil Partai Golkar akan menjadi perhatian masyarakat. Sikap yang terbuka, objektif, dan bertanggung jawab dinilai dapat memulihkan kepercayaan publik.
Sebaliknya, apabila pertimbangan politik jangka pendek lebih diutamakan, yang dipertaruhkan bukan hanya nama baik kader, tetapi juga kredibilitas partai secara keseluruhan. (Angga)
Discussion about this post