KAB.CIREBON, (FC).- Pemerintah Kabupaten Cirebon memastikan seluruh persiapan operasional Sekolah Rakyat (SR) Tahun Akademik 2026/2027 hampir rampung. Sebanyak 270 peserta didik jenjang SD, SMP, dan SMA dijadwalkan mulai memasuki asrama pada 11–13 Juli 2026 sebelum kegiatan belajar mengajar dimulai.
Kepastian tersebut mengemuka dalam Rapat Koordinasi Tim Transisi Sekolah Rakyat yang digelar di Ruang Paseban, Kantor Sekretariat Daerah Kabupaten Cirebon, Selasa (30/6).
Sekretaris Daerah Kabupaten Cirebon, Hendra Nirmala, mengatakan rapat tersebut merupakan tindak lanjut koordinasi dengan Kementerian Sosial mengenai kesiapan penyelenggaraan Sekolah Rakyat di Kabupaten Cirebon.
“Pemerintah melalui Kementerian Sosial telah menetapkan operasional Sekolah Rakyat dimulai pada 11 hingga 13 Juli. Pada tanggal tersebut para siswa akan mulai masuk ke asrama,” ujarnya.
Hendra menjelaskan, Sekolah Rakyat di Kabupaten Cirebon akan membuka tiga jenjang pendidikan, yakni SD, SMP, dan SMA. Masing-masing jenjang diisi 90 peserta didik sehingga total siswa yang akan mengikuti program tersebut mencapai 270 orang.
Seluruh peserta didik direkrut langsung oleh Kementerian Sosial dari keluarga kategori desil satu dan dua berdasarkan data pemerintah pusat.
“Rekrutmen sepenuhnya dilakukan oleh Kementerian Sosial, bukan oleh Pemerintah Kabupaten Cirebon. Meskipun jumlah keluarga desil satu dan dua cukup banyak, seluruh proses seleksi menjadi kewenangan pemerintah pusat,” katanya.
Menurut Hendra, rapat koordinasi difokuskan untuk memastikan seluruh kebutuhan pendukung telah siap, mulai dari tenaga pendidik, layanan kesehatan, jaringan internet, kebersihan lingkungan, hingga infrastruktur penunjang lainnya.
Ia menyebut seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) telah mendapat tugas sesuai bidang masing-masing agar operasional Sekolah Rakyat berjalan tanpa kendala.
“Semua perangkat daerah terlibat dalam persiapan dan secara umum seluruh kebutuhan sudah siap,” ujarnya.
Sambil menunggu penempatan guru dari pemerintah pusat, kegiatan belajar mengajar akan didukung tenaga pendidik berstatus Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) milik Pemerintah Kabupaten Cirebon.
“Guru sementara berasal dari PPPK Kabupaten Cirebon. Nantinya akan digantikan setelah pemerintah pusat menempatkan tenaga pendidik sesuai formasi yang telah ditetapkan,” jelas Hendra.
Selain pendidikan, layanan kesehatan juga menjadi perhatian. Dinas Kesehatan akan melakukan pemeriksaan kesehatan secara berkala terhadap seluruh siswa, termasuk menyediakan layanan psikolog untuk membantu proses adaptasi peserta didik yang tinggal di asrama.
“Kami menyiapkan layanan kesehatan rutin, termasuk psikolog untuk mendampingi siswa selama proses penyesuaian tinggal di asrama,” katanya.
Di sektor lingkungan, Dinas Lingkungan Hidup telah menyusun sistem pengelolaan sampah berdasarkan jumlah penghuni sekolah. Sampah akan diangkut secara berkala agar kebersihan lingkungan tetap terjaga.
Sementara itu, Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang terus mempercepat pembangunan akses jalan menuju kawasan Sekolah Rakyat. Jalur baru dibangun sebagai pengganti ruas jalan yang terdampak pembangunan kompleks sekolah.
“Pembangunan jalan alternatif saat ini telah mencapai sekitar 50 persen dan terus dipercepat agar selesai sebelum sekolah mulai beroperasi,” ungkap Hendra.
Pada kesempatan yang sama, Kepala Dinas Sosial Kabupaten Cirebon, Hafidz Iswahyudi, menegaskan keberhasilan penyelenggaraan Sekolah Rakyat tidak hanya ditentukan oleh tersedianya fasilitas pendidikan, tetapi juga memerlukan dukungan lintas sektor.
“Program Sekolah Rakyat merupakan langkah strategis dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia sekaligus mendukung percepatan pengentasan kemiskinan. Karena itu, seluruh perangkat daerah harus bergerak secara terpadu,” ujarnya.
Menurut Hafidz, Tim Transisi bertugas melakukan koordinasi, sinkronisasi, fasilitasi, monitoring, dan evaluasi terhadap seluruh tahapan persiapan menuju operasional Sekolah Rakyat Permanen.
Tugas tersebut mencakup pendataan calon peserta didik, penyediaan sarana dan prasarana, layanan sosial, kesehatan, pengasuhan, hingga perlindungan sosial agar proses transisi menuju sekolah permanen berjalan efektif dan berkelanjutan. (Ghofar)
Discussion about this post