KUNINGAN, (FC).- Puluhan mahasiswa yang tergabung dalam Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Kuningan menggelar aksi di Gedung DPRD Kabupaten Kuningan, Selasa (14/4).
Mereka menuntut transparansi terkait temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) serta kejelasan dana Taspen bagi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K) di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud).
Dalam aksinya, massa menyoroti Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK terkait proyek Dana Alokasi Khusus (DAK) di Disdikbud Kuningan yang nilainya mencapai miliaran rupiah.
Ketua HMI Cabang Kuningan, Muhamad Nouval Harist, menyebut temuan BPK awalnya mencapai sekitar Rp8,6 miliar sebelum turun menjadi Rp3,2 miliar.
“Ini bukan sekadar angka. Ini uang rakyat. Harus jelas alirannya dan siapa yang bertanggung jawab. Kami juga meminta kejelasan dana Taspen P3K,” ujarnya.
Menurutnya, temuan tersebut tidak bisa dianggap sebagai persoalan administratif semata, terlebih adanya kewajiban pengembalian melalui skema Tuntutan Ganti Rugi (TGR) yang dinilai berdampak pada pihak sekolah.
Menanggapi hal itu, Wakil Ketua DPRD Kuningan, Ujang Kosasih, mengatakan persoalan tersebut tengah dibahas melalui rapat dengar pendapat (RDP) antara Komisi IV DPRD dan Disdikbud.
“Permasalahan ini sedang dalam pembahasan. Kami terbuka terhadap masukan, termasuk dari mahasiswa,” ujarnya.
Ketua Komisi IV DPRD Kuningan, Neneng, menambahkan pihaknya telah beberapa kali melakukan pembahasan, termasuk memanggil kepala sekolah tingkat SD dan SMP untuk menelusuri akar persoalan munculnya TGR.
“Pembahasan sudah beberapa kali dilakukan untuk mencari solusi yang tepat,” katanya.
Sementara itu, Kepala Disdikbud Kuningan, Carlan, menyebut proses pengembalian TGR masih berjalan dengan nilai yang telah dikembalikan sekitar Rp900 juta.
“Kami mohon waktu agar proses pengembalian ini bisa diselesaikan,” ujarnya.
Aksi berlangsung kondusif dengan penyampaian aspirasi secara terbuka. Isu temuan BPK dan dana Taspen P3K di lingkungan Disdikbud Kuningan kini menjadi perhatian publik, seiring tuntutan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan anggaran pendidikan. (Angga)
Discussion about this post