KAB. CIREBON, (FC).- DPRD Kabupaten Cirebon terus mengawal pembangunan infrastruktur agar tepat sasaran, berkualitas, dan memberi manfaat nyata bagi masyarakat. Pembangunan tidak lagi hanya diukur dari capaian fisik, tetapi juga dari dampak langsung yang dirasakan warga.
Komitmen tersebut ditegaskan dalam rapat pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati 2025 bersama Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (DPUTR) Kabupaten Cirebon.
Wakil Ketua DPRD Kabupaten Cirebon, Raden Hasan Basori, menekankan pentingnya pembangunan berbasis outcome, sehingga setiap anggaran yang dialokasikan benar-benar menghasilkan manfaat bagi masyarakat.
“Yang terpenting bukan hanya capaian fisik, tetapi bagaimana masyarakat merasakan langsung manfaat pembangunan tersebut,” ujarnya.
DPRD juga mendorong transparansi data pembangunan secara rinci, mulai dari lokasi pekerjaan hingga bentuk penanganan yang dilakukan, guna memastikan efektivitas penggunaan anggaran.
Pada 2025, anggaran infrastruktur DPUTR mencapai Rp163 miliar dengan realisasi Rp160 miliar. Untuk mempercepat penanganan infrastruktur, anggaran tahun 2026 ditingkatkan menjadi sekitar Rp240 miliar.
Ketua Komisi III DPRD Kabupaten Cirebon, Anton Maulana, menegaskan kualitas pembangunan harus menjadi perhatian utama agar hasil pembangunan tidak cepat rusak dan dapat dinikmati masyarakat dalam jangka panjang.
Sementara itu, Sekretaris DPUTR Kabupaten Cirebon, Tommy Hendrawan, menyampaikan evaluasi dari DPRD menjadi motivasi bagi pihaknya untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan pembangunan.
Beberapa ruas jalan yang telah ditangani pada 2025 di antaranya Sindanglaut–Pabuaran dan Waled–Gebang Ilir, sementara ruas lainnya akan dilanjutkan secara bertahap pada 2026. (Suhanan)
Discussion about this post