KAB.CIREBON, (FC).- Kabupaten Cirebon menghadapi persoalan serius dalam pengelolaan sampah. Setiap hari, timbulan sampah mencapai 1.200 ton, sementara kemampuan sarana dan prasarana Dinas Lingkungan Hidup (DLH) masih jauh dari ideal.
Kepala DLH Kabupaten Cirebon, Dede Sudiono, mengakui persoalan sampah bukan semata soal volume, melainkan keterbatasan anggaran dan minimnya fasilitas pendukung.
“Masalah utama kami ada pada sarana dan prasarana yang belum memadai,” ujar Dede, Senin (2/2).
Saat ini, DLH hanya memiliki 65 armada truk pengangkut, padahal kebutuhan ideal mencapai 120 unit. Kekurangan 55 armada itu membutuhkan anggaran sekitar Rp38,5 miliar, dengan harga satu unit truk mencapai Rp700 juta.
Tak hanya armada, DLH juga masih kekurangan 150 kontainer sampah dari kebutuhan ideal 600 unit. Dengan harga Rp55 juta per unit, kebutuhan anggaran tambahan mencapai Rp8,25 miliar.
Di sisi lain, alat berat yang digunakan di TPA sebagian besar sudah tua dan kerap mengalami gangguan. Untuk pengadaan empat unit beko baru saja, dibutuhkan dana sekitar Rp6 miliar.
“Jika dikalkulasikan, kebutuhan sarana dasar penanganan sampah bisa mencapai Rp50 miliar, belum termasuk biaya operasional tahunan sekitar Rp60 miliar. Mengandalkan APBD jelas sangat berat,” ungkap Dede.
Di tengah keterbatasan tersebut, DLH mulai menaruh harapan pada program Solid Waste Management for Sustainable Urban Development, program pengelolaan sampah modern berbasis pengurangan dari sumber dan penguatan infrastruktur.
Program ini didukung pendanaan internasional dan melibatkan sejumlah mitra, seperti Alliance to End Plastic Waste (AEPW) dan Asian Infrastructure Investment Bank (AIIB).
Program tersebut mencakup penyusunan Feasibility Study (FS), Readiness Criteria (RC), hingga Detailed Engineering Design (DED) untuk pembangunan Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST), sekaligus mendorong ekonomi sirkular.
Selain itu, DLH juga membuka peluang kerja sama dengan investor swasta dalam pengelolaan sampah, khususnya di TPA Kubang Deleg dan Gunung Santri.
“Jika pengolahan ditangani investor, kami bisa fokus pada pengangkutan. Beban biaya dan risiko pengolahan dapat ditekan,” katanya.
Meski belum ada solusi instan, Dede menegaskan DLH terus mencari jalan keluar agar krisis sampah di Kabupaten Cirebon tidak semakin memburuk. (Ghofar)
Discussion about this post