KUNINGAN, (FC).- Wacana mutasi besar-besaran pejabat di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kuningan yang direncanakan berlangsung pada akhir 2025 kian menguat.
Perombakan birokrasi ini diperkirakan akan menyentuh seluruh lapisan eselon, mulai dari pejabat tinggi pratama (eselon II) hingga pejabat pelaksana (eselon IV).
Sorotan datang dari Aktivis Forum Telaah Kebijakan Kinerja Daerah (F-TEKKAD), Sujarwo atau sering akrab disapa Mang Ewo, yang menilai mutasi kali ini berpotensi menggerakkan “gerbong” besar di tubuh birokrasi Pemkab Kuningan.
Selain sebagai bagian dari penyegaran organisasi, langkah tersebut dinilai menjadi strategi kepemimpinan Bupati dan Wakil Bupati Kuningan, Dian-Tuti, dalam membangun tim kerja yang solid dan sejalan dengan visi pembangunan daerah.
Menurut Mang Ewo, pembentukan tim kerja yang searah dengan kebijakan kepala daerah merupakan hal yang wajar. Terlebih, duet Dian-Tuti lahir dari proses politik melalui Pemilihan Bupati pada 27 November 2024.
“Nuansa politis dalam mutasi sulit dihindari. Namun yang perlu dijaga adalah agar kebijakan tersebut tidak didominasi kepentingan balas budi atau balas dendam politik,” ujarnya.
Mang Ewo menegaskan, mutasi, rotasi, dan promosi jabatan seharusnya berbasis pada kompetensi, kapasitas, dan rekam jejak kinerja aparatur.
Penempatan pejabat yang tepat diyakini akan menentukan efektivitas kebijakan dan kualitas pelayanan publik.
“Siapa pun yang dipercaya menempati posisi strategis harus mampu bekerja profesional dan menjawab kebutuhan masyarakat, bukan sekadar mengakomodasi kepentingan politik,” lanjutnya.
Lebih jauh, Mang Ewo mengingatkan bahwa mutasi jilid kedua yang akan membentuk ‘kabinet’ baru Pemkab Kuningan menjadi ujian penting bagi kepemimpinan Dian-Tuti. Keberhasilan atau kegagalannya akan sangat menentukan tingkat kepercayaan publik ke depan.
“Jika kabinet baru tidak mampu menghadirkan perubahan nyata, maka kebijakan ini berpotensi menimbulkan kekecewaan publik,” pungkasnya. (Angga)
Discussion about this post